Page 241 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

3.8. Pemberontakan PRRI dan Permesta

a. Pemberontakan PRRI
Pada masa pemerintahan Kabinet Juanda terjadi pemberontakan
PRRI dan Permesta. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan
Banteng Akhmad Husein mengeluarkan ultimatum
kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Kabinet Juanda
harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Pemerintah
bertindak tegas menerima ultimatum tersebut. Pemerintah memecat
dengan tidak hormat Akhmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan
Dahlan Jambek. Mereka adalah perwira-perwira TNI AD yang duduk
dalam pimpinan gerakan separatis. KSAD A.H. Nasution tanggal 12
Februari 1958 mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando
Daerah Militer Sumatera Tengah dan menmpatkannya langsung di
bawah KSAD. Akhmad Husein tanggal 15 Februari 1958 di Padang
memproklamasikan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
dan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri.
Oleh karena usaha melalui musyawarah tidak berhasil, untuk
memulihkan keamanan negara, pemerintah dan KSAD memutuskan
untuk melancarkan operasi militer. Operasi gabungan Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara terhadap PRRI di Sumatra Timur itu
diberi nama Operasi 17 Agustus. Operasi itu selain untuk
menghancurkan kaum separatis juga bermaksud mencegah mereka
meluaskan diri ke tempat lain dan mencegah turut campurnya kekuatan
asing. Kekuatan asing dikhawatirkan akan mengadakan intervensi
dengan dalih melindungi modal dan warganya, sebab di Sumatra Timur
dan Riau banyak terdapat kepentingan modal asing. Gerakan operasi
pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-
sumber minyak di sana. Pasukan APRI dapat menguasai Pekanbaru
sejak 14 Februari 1958. Dari Pekanbaru operasi dikembangkan ke pusat
pertahanan pemberontak. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi dapat
direbut kembali. Setelah itu APRI membersihkan daerah bekas
kekuasaan PRRI dimana banyak anggota pemberontak melarikan diri ke
hutan-hutan.

b. Pemberontakan Permesta
Proklamasi PRRI mendapat sambutan dari Indonesia bagian
timur. Dalam rapat-rapat “raksasa” yang diselenggarakan di beberapa
tempat di daerah tersebut, Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan
Tengah (KDMSUT) Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa
sejak tanggal 17 Februari 1958 wilayah Sulawesi Utara dan Tengah
memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung
PRRI.

229