Page 240 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 240
Pengayaan Materi Sejarah
bahwa seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dengan
laut teritorialnya selebar 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan
titik ujung terluar dari pulau-pulau Indonesia. Lalu lintas yang damai di
perairan pedalaman bagi kapal asing dijamin selama tidak mengganggu
kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.
Menurut Cornelis van Bijenkershoek (dari Belanda) bahwa
wilayah laut adalah 3 mil laut dari pantai saat pasang surut.
Argumentasi tersebut didasari bahwa jangkauan meriam lebih kurang 3
mil. Ketentaun ini berlaku hingga 1994, yaitu dengan adanya
pengesahan melalui Sidang Umum PBB.
Dalam menentukan batas wilayah negara, pemerintah RI
mengacu pada Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal II yang
memberlakukan peraturan sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda
telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan wilayah yang
termuat dalam ordonnansi tahun 1939 “Territoriale Zee en Maritieme
Kringen Ordonnantie” (TZMKO) No. 422/1939.
Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang berdasarkan
Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) no.
442/1939 luas wilayah NKRI adalah sekitar 2 juta km2 (Soemiarno,
2009: 50). Luas tersebut berdasarkan ukuran 3 mil laut dari garis pantai
pada waktu pasang surut (low water). Setelah proklamasi kemerdekaan
RI s.d. 13 Desember 1957, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945,
Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 tetap berlaku Ordonansi No. 442/1939.
Setelah 13 Desember 1957 luas wilayah NKRI berdasarkan
pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 (dikenal
Deklarasi Juanda). Isi Deklarasi Juanda adalah perubahan atas ordonansi
No. 442/1939 tentang TZMKO. Cara penarikan batas laut wilayah tidak
lagi didasarkan pada garis pasang surut (low water line) tetapi
didasarkan pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari
pada pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah
Negara RI (point to point theory). Penentuan lebar laut wilayah menjadi
12 mil laut. Luas wilayah bertambah sekitar 3,9 juta km2 menjadi 5,9
km2 (Soemiarno, 2009: 50).
Deklarasi Juanda pada hakekatnya menerapkan asas archipelago
atau asas nusantara. Dalam deklarasi tersebut terkandung kepentingan
dan tujuan bangsa Indonesia ialah keutuhan wilayah negara di lautan.
Deklarasi Juanda menyatakan bahwa laut bukan lagi sebagai pemisah,
melainkan sebagai penghubung, sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
228
