Page 238 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 238
Pengayaan Materi Sejarah
442/1939 tentang Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie
(TZMKO) yang dijiwai prinsip mare liberum (freedom of the see).
Terutama Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa wilayah teritorial
Indonesia hanya 3 mil laut diukur dari garis air rendah (pasang surut) di
pantai setiap pulau. Hal tersebut mengakibatkan wilayah perairan
antara pulau-pulau di Indonesia menjadi laut (perairan) bebas yang
dapat dimanfaatkan oleh pihak luar.
Untuk menjaga keutuhan teritorial dan melindungi kekayaan
alam Indonesia, pemerintah Juanda menyatakan bahwa semua
kepulauan dan laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai
suatu kesatuan yang bulat. Hal itu untuk membangun wawasan
nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu
kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa.
Untuk menyatukan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan
(archipelago) yang mempunyai wilayah daratan dan perairan, PM
Juanda dalam sidang kabinet tanggal 13 Desember 1957 menyatakan
sikap dan keinginan pemerintah RI untuk menjadi landasan hukum bagi
RUU untuk menggantikan ordonansi TZMKO tahun 1939. Isi
pengumuman (pernyataan) pemerintah tersebut yang dikenal sebagai
Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 itu adalah sebagai berikut.
Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik
Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian
yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan
demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau
perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara
Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-
garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau
Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang
(Djalal, 2007: 6-7).
Pengumuman pemerintah tersebut yang merupakan
perombakan TZMKO tahun 1939 dibawa ke Konferensi Hukum Laut
Internasional I di Jenewa tahun 1958. Kemudian dibawa lagi ke
Konferensi Hukum Laut Internasional II di tempat yang sama tahun
1960. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Juanda tersebut kemudian pada
tanggal 18 Februari 1960 dikukuhkan dengan UU No. 4 PRP Tahun
1960 tentang perairan Indonesia (Kusumaatmaja, 2003: 1). Undang-
undang tersebut ditentang oleh dunia internasional terutama negara-
negara maritim karena menurut aturan yang lama untuk laut wilayah
lebarnya 3 mil diukur dari garis pasang surut (garis air rendah).
226
