Page 236 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

3.6. Pemilihan Umum Tahun 1955
Pemerintah Kabinet Wilopo pada akhir bulan November 1952
menyampaikan RUU tentang Pemilihan Umum. RUU tersebut
merupakan hasil kerja Panitia ad hoc tingkat menteri yang terdiri dari
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Setelah melalui banyak
kesulitan akhirnya kabinet bersama Parlemen tanggal 1 April 1953
berhasil menghasilkan UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
(Wilopo, 1976: 32).
Pada masa Kabinet Ali Sastriamijoyo I suasana kampanye
pemilihan umum sudah mempengaruhi kehidupan kepartaian dan
masyarakat umum. Kegiatan partai-partai politik pun kian meningkat
pada penonjolan ideologi. Kepentingan ideologi lebih mewarnai
hubungan-hubungan dan pertentangan-pertentangan antara partai-
partai atau golongan-golongan, terutama masalah dasar negara.
Pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota DPR dan Konstituante
yang termasuk urutan kedua dalam programnya, ternyata tertunda.
Sampai bubarnya Kabinet Ali I pemilihan umum belum terlaksana.
Langkah pertama yang diambil adalah menetapkan susunan anggota
Panitia Pemilihan Indonesia yang baru menggantikan Panitia Assaat.
Komposisi anggota Panitia Pemihan yang diketuai oleh S.
Hadikusumo sebagian besar mencerminkan partai-partai pemerintah,
sehingga menimbulkan protes keras dari partai-partai di luar
pemerintah. Pada pembentukan panitia di daerah-daerah, khususnya di
tingkat kabupaten dan kecamatan, komposisinya lebih mencerminkan
perwakilan partai-partai. Malahan di banyak tempat partai-partai di luar
pemerintah seperti Masyumi dan PKI lebih banyak terwakili. Kegiatan
partai-partai untuk berkampanye dan meluaskan pengaruhnya makin
dipusatkan di daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan, terutama
partai-partai massa yang besar lebih mengandalkan pada basis-basis
kekuatan mereka di pedesaan (Wilipo, 1976: 37).
Dalam usaha melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan, kabinet ini juga mengalami kesulitan-
kesulitan yang sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu terutama
mengenai persiapan-persiapannya. Karena luasnya wilayah Indonesia
dan sulitnya perhubungan sampai ke daerah-daerah pelosok, maka
pengiriman barang-barang keperluan pemungutan suara mengalami
kelambatan di beberapa tempat. Pemerintah juga mengadakan
penambahan anggota Panitia Pemilihan Indonesia yang semasa Kabinet
Ali I susunannya tidak mencerminkan secara luas partai-partai yang

224