Page 239 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Setelah Deklarasi Juanda, tanggal 17 Februari 1969 dikeluarkan
pengumuman Pemerintah RI mengenai Landas Kontinen yang
kemudian dikembangkan menjadi Undang-undang No. 1/1973 tentang
Landas Kontingen Indonesia. Dalam undang-undang itu antara lain
dinyatakan bahwa segala sumber kekayaan alam dalam landas
kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Indonesia (Djalal,
2007: 9). Luas wilayah NKRI bertambah 0,8 km2 menjadi 6,7 km2.
Kemudian berdasarkan pengumuman Pemerintah RI tahun 1980
tentang Zone Ekonomi Eksklusif, UU No. 5/1983 tentang Pembenahan
Kekayaan Alam dan Potensi Alam, luas wilayah NKRI bertambah sekitar
2,5 juta km2, menjadi 9,2 km2 (Soemiarno, 2009: 50).
Konsepsi negara kepulauan yang telah disahkan oleh PBB
melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention
on the Law of the Sea) 1982 menimbulkan tantangan, ancaman, dan
gangguan bagi Indonesia. Ada empat macam negara yang sangat
berkepentingan atas wilayah Indonesia. (1) Negara-negara tetangga
yaitu anggota ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya (termasuk
Australia); (2) Negara yang mempunyai kepentingan perikanan dan
komunikasi (kabel di dasar laut). Jepang termasuk golongan ini karena
telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sejak
sebelum perang; (3) Negara-negara maritim yang memiliki armada
niaga, misalnya negara-negara di Eropa Barat; (4) Negara maritim
besar yang mempunyai kepentingan strategi militer. Termasuk
golongan ini adalah Negara Amerika Serikat dan Uni Soviet
(Kusumaatmaja, 2003: 25 -26).
Deklarasi Juanda tersebut pada awalnya mendapat penolakan
dunia internasional, namun akhirnya dapat pengakuan internasional
melalui konvensi PBB tentang hukum laut di Montego Bay Jamaica
tahun 1982. Pemerntah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tahun
1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985. UNCLOS 1982 merupakan
bentuk pengakuan formal dari dunia terhadap kedaulatan NKRI
sebagai negara kepulauan yang mulai berkalu sebagai hukum positif
sejak tanggal 16 November 1994.
Melalui Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa NKRI memerlukan
laut wilayah (territory water) selebar 12 mil laut dari garis dasar (base
line) atas dasar “point to point theory”. Dengan demikian, laut antar
pulau menjadi laut pedalaman (internal water). Menurut ordonansi
tahun1939, (tata lautan kolonial/tata lautan Belanda) didasarkan atas
asas pulau demi pulau yang masing-masing mempunyai laut territorial
dengan lebar 3 mil dihitung mulai pada waktu air surut. Menurut
Deklarasi Juanda, yang didasarkan atas asas nusantara dipandang

227