Page 237 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

ada. Partai-partai yang ditambahkan sebagai anggota adalah Masyumi,
PSI, Katolik, Parindra, dan Partai Rakyat Indonesia (Wilopo, 1976: 44).
Salah satu program Kabinet Burhanuddin Harahap adalah
pemilihan umum. Golongan oposisi mendesak agar pemerintah
melaksanakan pemilihan umum secepat mungkin. Panitia Pemilihan
Umum Pusat telah menetapkan bahwa pemilihan umum untuk
parlemen akan diadakan tanggal 29 September 1955. Dalam kabinet
timbul pertemtangan, ada yang menghendaki pemilihan umum ditunda
dengan alasan persiapan belum selesai dan ada juga yang menuntut
agar pemilihan umum diadakan pada waktu yang telah ditetapkan.
Semakin dekat dengan waktu yang ditetapkan suasana makin tegang.
Koran-koran partai saling menyerang dan melontarkan tuduhan serta
saling menelanjangi partai lawannya. Partai besar dan kecil mengajukan
calon-calonnya untuk anggota DPR dan Konstituante. Selain itu terdapat
86 organisasi dan perseorangan yang akan ikut dalam pemilihan umum
(Sujono, 2008: 317).
Pada tanggal 29 September 1955 sekitar 39 juta rakyat
Indonesia memberikan suaranya dari jumlah rakyat Indonesia sekitar 80
juta. Hasil pemilihan umum anggota DPR seperti yang diumumkan oleh
Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 1 Maret 1956 melahirkan empat
partai besar, yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan
PKI (39 kursi). Yang sangat melonjak kenaikan jumlah kursinya di DPR
adalah NU dari 8 menjadi 45 dan PKI dari 17 menjadi 39. Sedangkan
partai-partai lainnya yang sebelum pemilu sering ikut memegang
peranan penting dalam pemerintahan ternyata mengalami kemerosotan
jumlah kursi. Misalnya PSI dari 14 menjadi 5, PRN dari 13 menjadi 2, PIR
Hazairin dari 18 menjadi 1, PIR Wondoamiseno dari 3 menjadi 1, Partai
Buruh dari 6 menjadi 2, Partai Murba dari 4 menjadi 2. Sedangkan
Parindra yang semula 8 kursi dan SKI 3 kursi malah tidak mendapat
kursi. Di luar empat pertai besar itu, partai-partai lainnya dan organisasi-
organisasi serta perorangan yang diwakili dalam parlemen, hanya
menduduki 1 kursi sampai 8 kursi (Wilopo, 1976: 44-45). Pada tanggal
20 Maret 1956 anggota parlemen sebanyak 272 orang dilantik Kepala
Negara. Pemilihan umum untuk anggota Konstituante diselenggarakan
tanggal 15 Desember 1955. Suasana dalam menghadapi pemilihan
umum tersebut lebih tenang dari pada ketika menghadapi pemeilihan
umum untuk anggota DPR.

3.7. Deklarasi Djuanda (Juanda)
Pada masa pemerintahan Kabinet Juanda dan masa-masa
sebelumnya tentang wilayah perairan Indonesia berlaku ordonansi No.

225