Page 294 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

4. De Soekarnoisasi

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sejak akhir Oktober
1965 terjadi perpecahan antara kelompok yang diindikasikan
pengikut dan simpatisan G-30-S/PKI, Ali Surachman disingkat
A-Su dengan kelompok anti G-30-S/PKI yang dipimpin oleh
Osa Maliki dan Usep Ranawidjaya. Jenderal Soeharto
memprakarsai konsolidasi PNI. Pada 16 Maret 1966 diadakan
pertemuan antara mereka dan pada bulan April 1966, PNI
mengadakan Kongres luar biasa di Bandung. Sekalipun
terjadi perdebatan yang sengit dalam kongres, akhirnya
terbentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Partai (DPP). Osa
Maliki terpilih sebagai Ketua Umum dan Prof. Usep
Ranawidjaya sebagai Sekretaris Jenderal. Sejak itu DPP PNI
terkenal dengan sebutan PNI Osa-Usep. 73 Syarat menjadi
anggota yang ditentukan oleh sidang adalah, PNI/FM harus
bersih dari unsur-unsur yang terindikasi terlibat Gestapu/PKI.
Dengan terkonsolidasinya PNI, Jenderal Soeharto berhasil
melanjutkan langkah konsolidasi politik. Majelis
Permusyarawatan Rakyat Sementara (MPRS), yang berkantor
di Bandung dipindahkan ke Jakarta. Kolonel Wiluyo
Puspoyudo, salah seorang wakil ketua MPRS diangkat sebagai
caretaker ketua untuk menyelenggarakan sidang MPRS. Pada
bulan Juni 1966, MPRS yang telah dibersihkan dari
anggotanya yang berindikasi G-30-S/PKI, bersidang di Jakarta.
Sidang MPRS IV dibuka pada 20 Juni 1966. Jenderal
Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS. Pada 22 Juni 1966
dengan empat orang wakil ketua Subchan Z.E, Osa Maliki,
Melanthon Siregar dan Brigjen Waluyo. Sidang MPRS
menghasilkan beberapa ketetapan yang bermakna koreksi
total antara lain: 74
TAP XV/MPRS/1966 yang menetapkan bahwa sekiranya
Presiden berhalangan, maka pemegang Super Semar yang
menjadi pejabat Presiden. TAP XIII/MPRS/1966, yang
menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pembentuk kabinet.
Ketetapan ini ditentang keras oleh Presiden, juga oleh Adnan
Buyung Nasution. Dalam prakteknya kemudian disepakati
bahwa pembentuk kabinet adalah Presiden Soekarno

282