Page 183 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

tidak bisa dipercayai dengan adanya UUD 1945
yang selama ini menjadi landasan penyelenggaraan
negara, itu sama sekali tidak memberikan preskripsi
mengenai batas atas, atau batas bawah suatu policy
yang bisa menabrak rambu-rambu.
Jadi kalau kita lihat Pak Bambang tentu
kemudian keluar dengan preskripsi yang
sifatnya sangat detail. Bagaimana presiden harus
berhubungan dengan DPR di dalam mengajukan
APBN, prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan,
subsidi seperti apa, pajak seperti apa, jadi begitu
banyak item, bahkan hanya mengenai APBN atau
mengenai Keuangan negara saja.
Kemudian Pak Bambang juga memasukkan
faktor-faktor yang hari ini begitu dominan mengenai
masalah moneter dan keuangan perbankan, bahkan
pasar modal sebetulnya masuk di situ. Mengenai
BPK yang menjadi salah satu instrumen untuk
auditing, sehingga tidak terjadi over shooting atau
terjadi kebijakan yang melenceng sangat jauh, yang
kemudian tidak bisa dikoreksi.
Kemudian juga tentang Pasal-Pasal lain yang
dibutuhkan untuk memberikan perlengkapan yang
cukup bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik.
Itu semuanya sangat diwarnai oleh suasana krisis
selama ini. Kita melihat bahwa pemerintah itu tidak
memiliki rambu-rambu cukup, tentu itu tadi akan
sangat menentukan.
Oleh karena itu saya akan mohon perhatian
kepada Bapak-bapak Anggota MPR, Bapak dan Ibu
sekalian Anggota MPR yang terhormat, apakah buyes

122