Page 187 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 187

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

                  Pasal 23, 33 dan 34. Masalah Pasal 33 ini, Pak Dawam
                  dengan Pak Muby mengharapkan bahwa ayat (1), (2),
                  (3) tetap, kalaupun ada perubahan tambahan saja
                  pada ayat itu. Apakah itu dalam bentuk penjelasan
                  dimasukkan, tetapi persoalan yang paling serius
                  sebetulnya adalah dan itu menarik.
                        Tadi malam kita bahas dengan teman-teman
                  dari bidang politik dan hukum adalah waktu kita
                  bicara Pasal apa saja, Pasal 23, 18, 22, 34 tentang fakir
                  miskin bisa kita bicara, tetapi begitu sampai Pasal
                  33 itu ada suasana psikologis Pak Muby dengan Pak
                  Dawam mengatakan itu tidak bisa di touch, sehingga
                  sampai keluar apakah itu sakral atau tidak, atau
                  tidak bisa diubah atau seperti apa. Mungkin itu yang
                  menjadi persoalan, tetapi pembahasan mengenai
                  sistem ekonomi rasanya pembahasan di pertemuan
                  kedua kita sangat bagus, di mana bahkan kita semua
                  sepakat bahwa mekanisme pasar sama sekali tidak
                  ada yang mengatakan sebagai keberatan atau
                  bahkan ditolak. Sosialism dalam hal ini nampaknya
                  masih punya empati besar tentang bagaimana cara
                  mewujudkannya itu mungkin bisa dituangkan dalam
                  Pasal-Pasal. Jadi bahkan sampai keluar sistem Pasar
                  Sosial, sistem pasar berkeadilan sistem pasar apa
                  yang menunjukkan bahwa orang Indonesia memang
                  punya  empati  yang  sangat  besar  terhadap  ide
                  mengenai sosialism ini.
                        Saya rasa itu, masalah dikuasai negara
                  juga banyak kita bahas. Apakah dikuasai, artinya
                  pemerintah  on be have negara itu menguasai,
                  menguasai untuk apa? Kalau kita lihat BUMN



                                       126
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192