Page 186 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

Mengenai Pasal-Pasal tadi, Pak Bambang
sangat banyak detail mengenai Pasal 22 dan 33 serta
34. Pasal 23 adalah mengenai keuangan, masalah
Pasal 33 adalah mengenai sistem ekonomi, kita
bicara tentang sistem ekonomi. ibu Adiningsih yang
sebetulnya banyak menggunakan hasil dari ISEI,
karena kita juga di dalam Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia juga melakukan dan pernah memberikan
masukan. Itu memperluas kepada Pasal-Pasal
lain yang sangat berhubungan dengan masalah
manajemen dan penyelenggaraan perekonomian
Indonesia. Bahkan, sampai kepada Pasal 11 mengenai
bagaimana presiden membuat perjanjian dengan
negara lain, karena ini diwarnai dengan presiden
membuat perjanjian dengan IMF waktu Pak Harto
itu harusnya seperti apa, itu kan masuk di dalam
perjanjian yang tidak boleh merugikan kepentingan
negara.
Pasal 22, Pasal 27 mengenai hak-hak yang
orang cenderung untuk mengatakan hari ini setiap
manusia Indonesia berhak untuk kehidupan layak.
Kalau negaranya sendiri bangkrut siapa yang
menjamin bahwa mereka berhak, itu juga suatu
persoalan, makanya kemudian muncul berhak
sepanjang pemerintah memiliki affortability,
kemampuan untuk melakukannya. Itukan sesuatu
yang bisa saja dibibitkan.
Kemudian Pasal 18 mengenai masalah
otonomi daerah, saya rasa kita sebagai para ekonom
juga sangat menyadari bahwa itu juga memiliki
implikasi ekonomi yang luar biasa banyak dan tentu

125