Page 56 - MAJALAH 140

KUNKER
KUNKER

Komisi III DPR Pantau

Penegakan Hukum Di Daerah

ungkapnya baru-baru ini.
Masinton tegaskan bahwa
pengeluaran SP3 untuk 15 perusahaan
pembakar lahan tersebut atas nama
institusi. Terkait isu penerbitan
SP3 karena pertimbangan investasi,
menurut Masinton hal itu tidak
menjadi alasan. Karena investasi tidak
bisa berdiri sendiri, tapi harus tetap
pada koridor hukum yang berlaku.
“Tidak ada urusan, semua sama di
hadapan hukum. Investasi tidak boleh
melanggar hukum. Jangan hukum ini
foto : Singgih/iw ke rakyat. Itu tak adil namanya,”
tumpul ke pemilik modal, tapi tajam
tegasnya.

Tim Kunker Komisi III DPR RI pertemuan dengan Kapolda Riau. Tindaklanjuti Laporan
Masyarakat Kalsel
asa Reses Masa Persi- “Siapapun yang terlibat, jika ada Sementara itu, Tim Kunker Komisi
dangan V Tahun Sidang kongkalikong dikeluarkannya SP3 III DPR RI ke Provinsi Kalimantan
2015-2016, Komisi III ini, sanksinya tidak cukup dengan Selatan menindaklanjuti laporan dari
M DPR RI melakukan pencopotan jabatan saja. Tapi dia masyarakat tentang permasalahan
Kunjungan Kerja ke tiga daerah yaitu sudah ikut dalam ranah sebuah hukum yang terjadi di Provinsi
Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kejahatan, dan sanksinya menurut tersebut.
Kalimantan Selatan. Tiga Tim Kunker saya dipidanakan agar ada efek “Kunjungan ini dalam rangka
Komisi III DPR RI ke daerah tersebut jera terhadap penegak hukum kita,” menindaklanjuti laporan-laporan
salah satunya untuk memantau secara
langsung penegakan hukum di daerah
tersebut.

Temui Kapolda Riau
Terkait SP3 Karhutla
Dalam Kunjungan Kerja Komisi III
DPR RI ke Provinsi Riau salah satunya
untuk meminta keterangan langsung
Kapolda Riau (Brigjen Supriyanto)
terkait Penerbitan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3)
terhadap 15 perusahaan pembakar
lahan oleh Polda Riau.
Anggota Komisi III DPR RI
Masinton Pasaribu menyampaikan foto : Devi/iw
bahwa penerbitan SP3 terhadap
perusahaan pembakar lahan oleh
Polda Riau tidak lazim. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa mengunjungi Lapas Klas IIA Banjarmasin

56 l PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016