Page 57 - MAJALAH 140

Pengadilan Tinggi DIY.
Dalam Rapat tersebut, Komisi III
mendengar kendala-kendala yang
dihadapi dalam proses peradilan di
DIY ini. Selain itu, menyerap aspirasi
dari para hakim terkait pembahasan
substansi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang sedang dibahas
dalam Panitia Kerja KUHP di Komisi
III. Tim Komisi III juga mendengarkan
aspirasi para hakim dalam ekspektasi
foto : Agung/iw pembahasan RUU tentang Jabatan
ke depan mengenai hakim melalui
Hakim.
Menurut Didik yang juga
Tim Kunker Komisi III DPR RI pertemuan dengan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretaris Fraksi Partai Demokrat
ini, Komisi III juga mendorong agar
dari masyarakat Kalimantan Selatan Lembaga Peradilan Harus para hakim ini jangan berkontribusi
di Komisi Hukum DPR RI , hal inilah Ciptakan Peradilan yang Agung terkait dengan persepsi publik terkait
yang akan kita follow up. Laporan Anggota Komisi III DPR RI Didik lahirnya mafia peradilan.
masyarakat tersebut antara lain Mukrianto mengingatkan pada “Untuk itu, perbaikan-perbaikan
tentang maraknya peredaran narkoba jajaran Kehakiman bahwa kehadiran itulah yang kita jalankan dengan
yang sangat meresahkan, lalu ada lembaga ini untuk menjadi benteng harapan betul-betul lembaga
juga laporan tentang kasus seorang terakhir bagi para pencari keadilan peradilan ini bisa mempresentasikan
anggota Polisi yang melakukan di negeri ini. lahirnya sebuah keadilan yang materiil
penggelapan mobil. Selain itu Komisi “Peradilan ini harus betul-betul terhadap pencari keadilan khususnya
III juga melakukan sikap pengawasan mewujudkan apa yang menjadi masyarakat kecil,” tuturnya.
terhadap anggaran di Provinsi harapan, semangat, dan tujuan yang Dia bersyukur dan menaruh
Kalimantan Selatan,” ujar Desmon ingin dicapai oleh Mahkamah Agung apresiasinya, Alhamdullilah saat
disela-sela kunker di Banjarmasin, yaitu menciptakan peradilan yang sekarang manajerial penanganan
Kalimantan Selatan. agung,” kata Didik, usai pertemuan kasus di DIY sudah transparan,
“Beberapa catatan penting dari Tim Komisi III dalam kunjungan kerja terbuka dan terukur, serta masyarakat
Komisi III, yakni mengharapkan yang dipimpin Wakil Ketua Trimedya bisa berpartisipasi dengan mengakses
kepada Kapolda beserta jajarannya Panjaitan, dengan jajaran 4 lingkup setiap saat dengan teknologi web dan (skr/dep/as)
agar mulai mengaktifkan peran peradilan se D.I. Yogyakarta, di perangkat elektronik lainnya. 
serta masyarakat dalam melakukan
kerja di lapangan, seperti jaga
malam dan lain sebagainya. Karena
keaktifan Polri dan masyarakat
akan bisa mencegah persoalan-
persoalan kriminalitas, narkoba, dan
sebagainya,” tegasnya.
“Jangan sampai Polisi sudah
berusaha sekuat tenaga, tetapi
ternyata hal ini bukan suatu masalah
bagi Gubernur, Walikota, dan
Bupati yang ada disini. Komisi III
menegaskan bahwa urusan narkoba
dan kriminalitas di daerah bukan
hanya tugas Kepolisian, tetapi
menjadi tugas bersama dalam rangka foto : Agung/iw
menciptakan rasa aman didaerah
ini,” pungkas Politisi F-Gerindra
tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto

PARLEMENTARIA  EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 57