Page 11 - MAJALAH 87
P. 11

LAPORAN  UTAMA





                  engan  ramah  dan  masih  de-
                  ngan gaya aktifis (baca : tidak
            Dprotokoler)  ia  menyambut
            sambil  minta  maaf.  “Wah  rokok  gua
            masih setengahnya neh, boleh dilan-
            jutin dulu sebentar,” ujarnya. Setelah
            basa basi pembuka, ditemani suguhan
            teh panas dari sekretarisnya, wawan-
            cara seputar Rumah Aspirasi dimulai.
               Bagaimana latar belakang mun-
            culnya  ide  rumah  aspirasi?  Rumah
            aspirasi  inikan  hasil  dari  studi  ban-
            ding yang dilakukan anggota DPR ke
            banyak  parlemen  di  dunia.  Mereka
            menemukan  dengan  sistem  pemili-
            han langsung dimana rakyat memilih
            langsung  anggotanya  bukan  melalui
            partai  itu  rata-rata  punya  hubungan
            yang  dekat  dengan  konstituen  dan
            dilengkapi  pula  dengan  kantor  yang
            dapat menerima aspirasi di dapilnya.
            Saya  fikir  itu  yang  kemudian  mem-                                       Wakil Ketua BURT, Pius Lustrilanang
            buat mereka memasukkan rumah as-     Bagaimana  menindaklanjutin-    bersama untuk menyerap aspirasi dan
            pirasi di Tata Tertib (Tatib) kita.  ya? Melalui rapat-rapat di komisi jadi   menyiapkan mekanisme lanjutan un-
               Sudah  ada  dalam  Tata  Tertib   harus ada slot waktu disetiap komisi   tuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
            DPR ya? Iya, bunyi pasal di Tatib yang   untuk membahas aspirasi yang sudah   Apa  mungkin  gabungan  ang-
            mengatur rumah aspirasi adalah kan-  dikumpulkan  melalui  kantor  aspirasi.   gota  DPR  lintas  partai  bergabung
            tor bersama anggota DPR dalam satu   Komisi biasanya sibuk lewat 3 fungsi   dalam satu rumah aspirasi? Baik in-
            dapil  yang  digunakan  menyerap  as-  aja, pengawasan, anggaran dan legis-  dividual  maupun  kolektif  yang  lebih
            pirasi.  Kalau  kantor  bersama  itu  kan   lasi. Itu kan bersifat umum tidak teri-  penting adalah bagaimana menjamin
            kantor  kolektif  semua  anggota  DPR   kat dapil. Berarti harus ada waktu khu-  aspirasi  itu  ditindaklanjuti.  Sekarang
            dalam  satu  dapil,  tidak  peduli  par-  sus dimana semua apirasi yang sudah   kita ngomong plus minus kolektif dan
            tainya apa, dipaksa bekerja sama un-  dikompilasi,  disinkronisasi  kemudian   perorangan.  Kalau  kolektif  itu  ang-
            tuk memperjuangkan aspirasi daerah   dibuat perkiraan formulasi kebijakan-  gota  DPR  dalam  satu  dapil  dipaksa
            pemilihannya melalui kantor itu. Oleh   nya, lalu yang bersifat anggaran kita   bekerja  sama,  memajukan  dapilnya
            karena itu BURT melihat ini  juga  se-  omongin pada saat pembahasan Ren-  tanpa  sekat  ideologi  partai,  tanpa
            bagai  sebuah  langkah  strategis  dan   cana Kerja dan Anggaran Kementerian   membatasi konsentrasi pada daerah-
            kemudian  mencantumkan  sebagai   Negara / Lembaga (RKAKL), kemudian   daerah tertentu di dapil dimana ang-
            sebuah  prioritas  yang  perlu  dicapai   yang bersifat kebijakan kita ngomong   gota  DPR  bersangkutan  mendapat
            dalam  Renstra.  Karena  itu  memang   pada saat pengawasan, yang bersifat   suara terbesar. Jadi yang diperjuang-
            harus  dilaksanakan  apalagi  pemilu   legislasi      kita  ngomong  pada  saat   kan  bukan  hanya  basis  konstituen
            2009  adalah  pemilu  langsung  jadi   legislasi.                    tapi  konstituen  secara  keseluruhan.
            ikatan  dapil  lebih  besar  ketimbang   BURT  berarti  sudah  menyepa-  Prinsipnya  seseorang  dipilih  menjadi
            pemilu  sebelumnya.  Masalahnya  ke-  kati kebijakan ini dilaksanakan? Ini   anggota  DPR  itu  bukan  hanya  me-
            mudian  adalah  kantor  saja  tidak  cu-  adalah  bagian  dari  Renstra  prioritas   wakili orang yang memilih dia, tetapi
            kup  perlu  dibuat  mekanisme  untuk   harus kita kerjakan, masalahnya bukan   mewakili semua pemilih yang ada di
            mengatur aspirasi yang dikumpulkan   sekedar memenuhi prioritas program   dapil.  Dia  harus  mewakili  kader  Gol-
            di daerah bisa  ditindaklanjuti  bukan       saja, bukan sekedar bikin kantor, bu-  kar, Gerindra, kader partai lain selain
            hanya  ditampung.  Di  DPR  tidak  ada   kan itu tujuannya tapi harus menyiap-  kader  partainya  sendiri,  termasuk
            mekanisme itu sekarang, oleh karena   kan juga mekanismenya. Oleh karena   orang-orang yang tidak berpartai. As-
            itu kalau ingin membangun rumah as-  itu kita nggak setuju program ini dise-  pirasi  itu  tidak  punya  sekat,  aspirasi
            pirasi  harus  disiapkan  juga  mekanis-  but sebagai rumah aspirasi tapi lebih   bersifat umum apa   yang diinginkan
            menya untuk menjamin aspirasi yang   dari  itu  program  aspirasi.  Program   rakyat itulah aspirasi.
            ditampung bisa ditindaklanjuti.   aspirasi  adalah  penyediaan  kantor   Kecendrungan politisi-kan mem-





                                                                                                                                                                                                                                         1

            1                                                                                                                                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
            1  | PARLEMENTARIA |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                        P
                                                                                                                                                                                                                                       1

                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 87
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16