Page 14 - MAJALAH 87

semua kegiatan, atur tiket, sewa bis, di lapangan, karena dukungan dari 10 persen, kemampuan daerah untuk
atur agenda, itu yang nanti dilakukan sistem pendukung, mengagendakan, membiayai aspirasi itu. 10 persen itu
oleh fungsi kantor aspirasi. Soalnya kompilasi dan menindaklanjuti. Jadi atas persepsi siapa? Eksekutifkan. Itu
ketika saya datang, saya kan meneri- aspirasi tanpa sistem pendukung ti- ada bias dapil juga, bias asal daerah
ma aspirasi, pada awalnya saya tam- dak bisa jalan, anggota DPR tidak juga, bias kepentingan politik juga.
pung, nah yang saya bisa perjuangkan bisa jalan sendiri. Isu aspirasi akhirnya Kalau kemampuan hanya 10 persen
apa yang berkaitan dengan komisi tenggelam ditengah isu pengawasan, berarti ada 90 persen aspirasi yang
saya. Padahal banyak betul aspirasi anggaran dan legislasi. Seperti saya tidak ada anggarannya. 10 persen
yang saya terima, masalah kesehatan, misalnya anggota Komisi VII, soal lis- itu juga diperebutkan anggota DPRD
pendidikan. Misalnya perbaikan seko- trik NTT masih 30-an persen, saya bisa ketika bicara dengan pemerintah ke-
lah emang bisa saya titipkan ke ang- berjuang secara efektif dan berhasil, tika bicara APBD. Jadi sekali lagi yang
gota Komisi 10 tapi mereka juga pu- anggota DPR juga bangga apabila penting mekanisme, kita sadar tidak
nya Dapil, dan jangan salah praktek di ia berguna untuk dapilnya, mampu semua aspirasi bisa ditindaklanjuti,
DPR komisi hanya mau menyediakan memperjuangkan dapilnya. Saya ber- tapi minimal kalau prosedurnya itu
program untuk anggota DPR dari hasil menambah sekian persen listrik benar dan alur jelas, kita tahu kapan
komisi tersebut yang dibagi berdasar- di NTT, saya bangga. Tapi saya kan bakal dapat. Soalnya kalau anggota
kan dapil. Jadi program pemerintah tidak bisa mengunjungi seluruh dae- DPR melakukan kunjungan kerja per-
yang berkaitan dengan dapil dibagi rah, dapil jadi prioritas dan selalu di- orangan tapi tidak dibekali mekanisme
habis dengan anggota DPR yang ada perhatikan karena anggota DPR yang memperjuangkan bagaimana aspriasi
di komisi itu. Boro-boro menerima minta. Daerah lain yang nggak punya yang telah dikumpulkan ditindaklan-
titipan aspirasi 500 anggota lainnya wakil, ya wassalam. juti di Jakarta, lama-lama dia akan
yang tidak termasuk komisi tersebut. Masa tidak ada solusi? Jalan ke- frustasi, lama-lama dia tidak berani
Sebaliknya juga dia tidak bisa ber- luar ada dua menambahkan jadwal, melakukan kunjugan kerja ke daerah.
juang di komisinya. menyisipkan jadwal khusus bahas as- Dia dianggap hanya bisa ngomong
Jadi gimana aspirasi yang di- pirasi dari seluruh rumah aspirasi di doang.
sampaikan tapi tidak sesuai komisi daerah kepada komisi atau membuat Berat juga ya? Makanya saya
anggota itu? Ya nggak bunyilah. panitia – badan adhoc yang tugasnya di dapil bicara terus terang, saya di
Misalnya dapil saya NTT ada 13 ang- khusus untuk mengkompilasi asprisi Komisi 7 bidang tugas saya ini. Komisi
gota DPR, komisi ada 11, kalau terjadi daerah untuk dibicarakan dengan lain saya usahakan tapi saya tidak janji
penumpukan di satu komisi misalnya. pemerintah. karena mereka juga punya dapil. Pada
Masalahnya penempatan anggota Bagaimana dengan program saat awal kita sudah mengikat pembi-
di komisi-kan kebijakan partai, tidak Musrenbang punya pemerintah? caraan pada persoalan terkait komisi
ada kebijakan partai untuk bagi-bagi Kita harus bicara secara jujur bera- saya.
penempatan anggotanya diseluruh pa persen sih yang mampu dibiayai Padahal masalah pendidikan di
komisi. Jadi aspirasi bisa kita titipkan APBD dan APBN dari sekian aspirasi NTT juga tidak kalah penting ya? Sama
pada teman separtai di komisi lain yang dikumpulkan mulai dari tingkat pentingnya. Tapi akhirnya aspirasi itu
tapi tidak ada jaminan diperjuang- desa. Kalau di daerah paling banyak cendrung didengar saja. (iky)
kan. Sampai saat ini
belum ada mekanisme
aspirasi yang dikum-
pulkan ditindaklanjuti
dengan baik, belum
ada juga mekanisme
yang mengatur agar
pengaduan masyara-
kat yang sampai di
DPR dan telah dikom-
pilasi akan ditindaklan-
juti, tidak ada. Emang
ada waktu? ada jadwal
di komisi? tidak ada.
Yang dibahas komisi
adalah temuan pada
saat kunjungan kerja
Dialog Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang dengan tim parle

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 87