Page 14 - MAJALAH 119

LAPORAN UTAMA

an berdasarkan data Indomaritim hanya sekedar mencari sumber dan separuh diantaranya merupa-
(2011) jumlahnya memang men- kekayaan di laut tetapi juga menga- kan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
cengangkan. Setidaknya, ada seribu mankan. Illegal fishing akan sangat Wilayah laut Indonesia yang be-
kapal asing hilir mudik menangkap mudah masuk tanpa pengawasan rada diantara 2 benua dan 2 samu-
ikan secara ilegal di Indonesia setiap memadai. Alat pendeteksi sudah dra telah lama menjadi jalur utama
tahunnya. Potensi kerugian negara bekerja sepanjang hari tapi belum perdagangan dunia.
diperkirakan sebesar Rp80 triliun bisa melacak wilayah laut kita yang Untuk menjaring kekayaan di
per tahun. Kerugian tersebut terdiri sungguh luas,” paparnya. Indone- wilayah ZEE ini memang cukup sulit,
dari potensi ikan yang hilang men- sia lanjutnya memiliki sumber daya perlu kapal besar dengan teknologi
capai Rp30 triliun dan potensi ke- perikanan yang sangat besar. Diper- tinggi yang sebagian masih asing
hilangan penerimaan negara bukan kirakan volume produksi perikanan bagi para nelayan Indonesia. “Ne-
pajak (PNBP) sebesar Rp 50 triliun tangkap di laut pada tahun 2010 layan kita hanya punya kapal di

setiap tahun. Bahkan sejumlah pi- sebesar 5.039.446 ton dengan nilai bawah 30GT, kemampuan melaut-
hak menyebut kerugian mencapai produksi sebesar 59 triliun rupiah nya paling jauh 3 mil. Sementara
ratusan triliun, ini sungguh angka (Statistik Perikanan Tangkap Indo- zona eksklusif kita tidak tergarap
yang luar biasa. nesia, 2011). Tidak hanya itu, 62% dengan baik, perbatasan paling
“Saya mengingatkan kita bukan wilayah Indonesia berupa lautan pinggir itu harus menggunakan

13 Instansi Menjaga Kedaulatan di Laut:

gas mengawasi benda cagar budaya serta penga-
manan terhadap keselamatan wisatawan kelestar-
ian dan mutu lingkungan.
8. Kementrian Hukum, HAM, dan Perudang-Unda-
ngan, bertugas pengawas, penyelenggara keimi-
grasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
9. Kementrian Pertanian, bertugas untuk pengaman-
an karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
10. Kementrian Lingkungan Hidup bertugas dibidang
lingkungan hidup.
11. Kementrian Kehutanan, bertugas pengamanan
terhadap illegal logging.
12. Kementrian Kesehatan, bertugas melakukan pen-
gawasan/ pemerikasaan kesehatan di kapal meliputi
awak kapal, penumpang, barang, dan muatan.
13. Kementrian Dalam Negeri (Pemda) berkaitan den-
1. TNI Angkatan Laut, yang bertugas menjaga ke- gan pelaksanaan otonomi daerah.
amanan teritorial kedaulatan wilayah NKRI di laut
dari ancaman negara asing; Presiden Jokowi yang baru saja terpilih akan meleng-
2. POLRI (Polisi Perairan), yang melakukan penyidi- kapi pengamanan yang dilakukan 13 instansi ini dengan
kan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum menggunakan teknologi canggih pesawat tanpa awak
Indonesia; (drone). Langkah ini sekaligus diyakini dapat mengha-
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), yang ber- dang para pelaku illegal fishing dengan lebih sigap. 3
tugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang Unit pesawat tanpa awak itu pun ingin dibeli dengan
impor/ekspor (penyelundupan); harga total sekitar Rp 4,5 triliun. “Negara kita ada 17
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada ribu pulau. Pengawasannya seperti apa, kita punya laut
PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan besar, ikannya banyak sekali. Kalau mau lihat pesta
penegakan hukum di laut; pencurian ikan, lihat di Ambon. Makanya kita butuh itu
5. Kementrian Kelautan dan Perikanan (DKP), ber- (drone),” ujar mantan Gubernur DKI ini. Baginya mem-
tugas sebagai pengaman kekayaan laut dan peri- belanjakan uang Rp4,5 triliun untuk membelikan drone
kanan. jelas lebih efektif dan efisien demi menyelamatkan
6. Kementrian ESDM, bertugas mengawasi pekerjaan harta negara ratusan triliun rupiah. Pesawat ini menu-
usaha pertambangan dan pengawasan hasil pert- rutnya akan ditempatkan setidaknya di tiga titik pent-
ambangan. ing pengawasan. Ia juga berjanji akan bertindak lebih
7. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, bertu- tegas kepada para pencoleng kekayaan alam Indonesia

14 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014