Page 15 - MAJALAH 119

kapal tangkap di atas 30GT. Untuk Timor dan lain-lain. gi, aparat bisa dipastikan akan selalu
mengoperasikan kapal diatas 30 GT datang ke tempat kejadian perkara
harus punya skill karena teknolog- Pengawasan Lemah ketika para pencuri selesai berpesta.
inya lebih rumit. sementara menye- Salah satu masalah utama dalam Tetapi ketika instansi yang terlibat
diakan kapal perlu anggaran besar, penanganan laut kita adalah be- terlalu banyak apalagi tanpa koor-
juga pendidikan untuk peningka- lum optimalnya pengawasan. Kalau dinasi yang memadai tentu akan
tan skill,” tuturnya. Kawasan ZEE bicara instansi yang mengawasi, membuat binggung pengguna jasa
adalah wilayah laut sejauh 200 mil aturan perundang-undangan telah di laut, baru selesai diperiksa oleh
dari pulau terluar saat air surut. Se- mengamanatkan kepada tidak instansi A kemudian di periksa lagi
buah titik penangkapan yang perlu kurang dari 13 institusi untuk men- oleh Instansi B dst. Belum lagi pada
waktu bulanan untuk menjaringnya. jaga kedaulatan Indonesia di laut saat salah satu instansi melakukan
Disamping kekayaan di laut ada pula (lihat kotak). Mengandalkan penga- pemeriksaan, instansi lain menjadi
kekayaan jauh dibawah dasar laut manan pada TNI dan Polri bisa jadi tertahan untuk melanjutkan. Akibat-
yaitu potensi mineral dan kekayaan terlalu riskan untuk mengamankan nya adalah kerugian dari pengguna
hasil fosil yang juga luar biasa. Se- wilayah maritim yang sangat terbu- jasa baik materiil maupun immate-
jauh ini sejumlah lokasi sudah diek- ka. Tanpa pengamanan yang cukup riil.
splorasi seperti Celah Natuna, Celah apalagi dengan dukungan teknolo-

tersebut. “Tembak langsung aja, biar yang lain kapok. laut lepas. “UU ini memberi jaminan perlindungan ke-
Memang harus seperti itu, kalau kita ndak tegas, ikan pada nelayan, ada keberpihakan jangan laut dikapling
kita akan dicuri kapal-kapal asing itu. Kalau (drone) ini untuk kepentingan pengusaha tertentu. DPR selalu
udah ada, titik pencurian mudah diketahui, kita perin- mengingatkan kepentingan pokok dalam kebijakan dan
tahkan tembak sampai tenggelam. Kalau ndak tegas anggaran. Kepentingan pemerintah adalah bagaimana
besok balik lagi (kapal asing) itu,” tandasnya seluruh kawasan bisa terjaga secara integratif, holistik,
Langkah terobosan dan terukur menurut Hermanto potensi laut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam hal
diperlukan untuk mengatasi lemahnya pengawasan ini untuk nelayan,” jelasnya.
wilayah laut Indonesia. Bukan hanya ikan, kekayaan Langkah selanjutnya adalah menunggu langkah cepat
mineral termasuk BBM illegal banyak yang lolos dise- pemerintah untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah
ludupkan lewat laut. Melihat sengkarut permasalahan (PP) sebagai aturan pelaksanaan teknis di lapangan.
di laut, banyak pihak menduga ada kerja sama antara pi- Ia berharap konsep pengelolaan laut ke depan perlu
hak luar dengan aparat yang bertugas di dalam. “Inilah menjangkau dan didukung oleh seluruh stakeholder
masalah kita sejak dulu Angkatan Laut ada tapi alatnya yang ada. Kalau tidak ia khawatit seluruh regulasi dan
terbatas untuk mengawasi laut seluas itu. Ada Polisi Air, aturan akan mandeg alias jalan di tempat. Hal penting
Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi masih sulit yang juga digarisbawahinya adalah isu lingkungan di
optimal mengawasi. Jadi kita memang perlu kebijakan laut. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini
terobosan,” tekan dia. mengimbar pemerintah untuk terus melakukan pendi-
dikan dan membangun pemahaman tentang bagaima-
Regulasi na mengekploitasi alam tanpa merusaknya.
DPR RI bersama pemerintah sebenarnya telah mem- Menutup wawancara Hermanto berharap DPR dapat
bahas regulasi tentang kelautan ini sejak 11 tahun lalu. segera melakukan koordinasi dengan pemerintah un-
Perdebatan dan tarik menarik kepentingan akhirnya tuk menyambut program penting menjadikan Indone-
berhasil melabuhkan regulasi itu pada Rapat Paripurna sia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagai pihak yang
September 2014. Tok tok tok, RUU tentang Kelautan memiliki kewenangan anggaran, pemerintah sudah
berhasil disahkan. Itu berarti negara maritim ini baru sepatutnya bicara dengan DPR untuk menyampaikan
mempunyai UU Kelautan setelah 69 tahun merdeka. Ia proposal anggaran sehingga sejumlah kebijakan dapat
menilai regulasi ini strategis dan menjadi payung hu- segera dijalankan. “Kita ingin tahu seperti apa proposal
kum untuk mengatur pemanfaatan laut secara kom- anggaran yang diajukan pemerintah dari situ bisa dilihat
prehensif dan terintegrasi. Salah satu inti penting yang kegiatan yang akan dilakukan segera. Kita di DPR pasti
disepakati UU itu adalah penegasan Indonesia sebagai mendukung atas nama bangsa, untuk memperkuat
negara kepulauan, di mana menurut Konvensi Hukum NKRI. Jangan ada lagi sebutan kepulauan terasing, tidak
Laut Internasional 1982, selain punya laut teritorial, boleh lagi. Untuk itu kita ingin secepatnya berkoordinasi
wilayah yuridiksi, dan kawasan dasar laut, juga punya dengan pemerintah,” demikian Hermanto. (iky)
kesempatan untuk memanfaatkan potensi maritim di

PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014 15