Page 34 - MAJALAH 73

PENGAWASAN

Pansus DPT DPR :

PROSES PEMILU BERJALAN BAIK

DI SEMUA TINGKATAN

Harapan Pansus Angket
Daftar Pemilih Tetap
(DPT) DPR adalah mencari
persoalan-persoalan yang
timbul dan menawarkan
solusi penyelesiannya.
Harapan utama ke depan
nanti, kita akan mempunyai
suatu proses Pemilu yang
baik disemua tingkatan,
termasuk pemilu presiden
yang terarah kepada satu
konsep. Konsep yang utama
adalah DPT, ini persoalan
utama yang dicari sehingga
nanti akan membawa
manfaat di masa yang akan PENJELASAN KETUA KPU ABDUL HAFIZ ANSHARY MENGENAI DPT
DALAM RAPAT PANSUS HAK ANGKET DPR YANG DIPIMPIN KETUA
datang. PANSUS GAYUS LUMBUUN DIDAMPINGI LENA MARYANA MUKTI, RUSTAM
TAMBURAKA DAN IGNATIUS MULYONO. (26/08)/EKA HINDRA/PARLE

emikian ditegaskan Ketua UUDS Republik Indonesia, namun jujur dan adil. Perjuangan hak warganegara
Pansus DPT Gayus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 untuk dapat memilih sudah diperjuangkan
Lumbuun sehubungan tersebut masih berlaku karena belum ada sejak lama sehingga hak memilih adalah
p e n u l u s u r a n n y a undang-undang yang mencabutnya. hak konstitusional warganegara sebagai
Dmenangani kekisruhan Penjelasan Pasal 27 huruf b Undang- bagian dari warisan peradaban demokrasi
DPT baik pada pemilu legislatif maupun Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah kita pilih bersama.
pemilu Presiden. Hal yang sama dikatakan menyebutkan, bahwa yang dimaksud Dalam Pemilu 2009 terdapat
Rustam E. Tamburaka, Wakil Ketua dengan hak angket adalah hak DPR permasalahan yang cukup serius terkait
Pansus Angket DPT dari FPG, tujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap dengan penyusunan dan penetapan
utama pembentukan Pansus Angket DPT kebijakan pemerintah yang penting Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu
di DPR adalah bukan untuk menyalahkan dan strategis serta berdampak luas Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
siapa-siapa. Melainkan untuk mencari pada kehidupan bermasyarakat dan Permasalahan tersebut diantaranya adalah
pembenaran tentang carut-marutnya bernegara yang diduga bertentangan banyak warganegara yang mempunyai hak
DPT ini agar Pemilu nanti akan bisa dengan peraturan perundang-undangan. untuk memilih, namun tidak terdaftar di
dilakukan dengan sistem pemilihan yang Di dalam penjelasan pasal tersebut dalam DPT sehingga kehilangan haknya
lebih baik. disebutkan, bahwa DPR adalah lembaga untuk memilih. Permasalahan DPT ini
Menurut Gayus, terdapat dua undang- yang mencerminkan demokrasi dalam tidak dapat hanya dipandang sebagai
undang yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. persoalan teknis administratif, melainkan
hak angket, yaitu Undang-Undang Nomor Hak sipil dan hak politik warganegara juga permasalahan penghilangan hak
6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak dalam pemilihan umum merupakan salah konstitusional warganegara untuk memilih.
Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan satu pilar utama dalam tatanan negara Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 demokratis. Undang-Undang Dasar Hak Angket mengenai “Pelanggaran
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak Konstitusional Warganegara Untuk
DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun dengan tegas menjamin pemenuhan hak Memilih.”
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 konstitusional warganegara baik untuk Sesuai dengan persetujuan DPR
masih menggunakan dasar konstitusional memilih dan dipilih dalam Pemilu yang atas penggunaan Hak Angket DPR

32 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73