Page 35 - MAJALAH 73

PENGAWASAN

terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional terdaftar dalam DPT. Padahal sebelumnya ulang dengan menggunakan formulir
Warganegara Untuk Memilih, maka terdaftar dalam Pemilu 2004 atau bahkan F1-01 dan DRT P4B, belum menunjukan
dibentuklah Panitia Angket DPR terdaftar dalam DPS 2009. Oleh karena sistem administrasi kependudukan yang
tentang Pelanggaran Hak Konstitusional itu, KPU dinilai kurang cermat dalam baik. Sementara itu pihak BPS tidak
Warganegara Untuk Memilih (Panitia melakukan pemutakhiran daftar pemilih, terlibat secara kelembagaan dalam proses
Angket DPT) berdasarkan keputusan baik DPS maupun DPT. penyiapan DP4 tersebut, bahkan banyak
DPR RI No.15/DPR RI/IV/2008- DP4 yang diberikan adalah data tahun
2009. 2004.
Panitia Angket DPT bertujuan Tak diawasi optimal Berbagai masalah dalam penyusunan
untuk menyelidiki permasalahan terkait Kekisruhan dalam penyiapan data daftar pemilih pada Pemilu tanggal 9
kependudukan, DP4, April 2009 lalu disebabkan oleh berbagai
serta pemutakhiran faktor yang mempengaruhinya yaitu
data pemilih yang setidaknya, terbatasnya dan terlambatnya
menghasilkan DPS anggaran yang diperuntukan untuk
dan DPT, tidak dapat melakukan pemutakhiran data pemilih,
diawasi secara optimal kendali geografis, khususnya di wilayah
oleh pihak pengawas Indonesia Timur seperti Papua yang dalam
pemilu tingkat pusat pelaksanaannya harus memerlukan waktu
(Bawaslu) hingga dan sarana transportasi pesawat.
tingkat terbawah Selain itu, faktor adanya intervensi
( P P L ) k a r e n a dari pihak-pihak tertentu sehingga
belum terbentuk menghasilkan DPT yang bermasalah,
secara kelembagaan, baik untuk kepentingan DAU bagi
khususnya para wilayah yang sudah mengalami pemekaran
Panwaslu baik provinsi maupun kepentingan alokasi kursi bagi
maupun kabupaten/ DPRD yang wilayahnya mengalami
kota serta Panwaslu pemekaran, serta kepentingan lainnya.
kecamatan dan “Karena itu Pansus mendesak perbaikan
dengan hilangnya hak konstitusional pengawas pemilu lapangan. Oleh karena sistem adaministrasi kependudukan
warganegara untuk memilih. Dalam itu Panwaslu pun tidak memberikan sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan
kaitannya dengan penyelidikan tersebut, rekomendasi apapun terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
maka salah satu kegiatan yang dilakukan kekisruhan daftar pemilih. tentang Administrasi Kependudukan,”
adalah mengumpulkan data, keterangan, Pelanggaran yang paling banyak jelasnya.
dan fakta-fakta di lapangan. dilakukan, terutama oleh institusi Kekisruhan DPT diakui Ketua
Panitia Angket DPT mulai bekerja penyiapan data penduduk dan penyiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul
pada tanggal 4 Juni 2009 Masa Persidangan data pemilih adalah terjadi pemilih ganda Hafiz Anshary mulai dari pemutakhiran
IV Tahun Sidang 2008-2009. Setelah bahkan fiktif serta banyaknya warga yang data pemilih, penyusunan Daftar Pemilih
melakukan beberapa kali rapat intern, tidak terdaftar dalam DPT, meskipun Sementara (DPS) dan penyusunan DPT.
maka disepekati Panitia Angket DPT sebagian masyarakat telah melaporkan Terkait dengan hal tersebut Ketua KPU
ini mengadakan kunjungan kerja ke lima kepada KPU. telah melakukan berbagai langkah yang
provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Penyusunan dan Penyiapan Daftar tertuang dalam jawaban tertulis yang
Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang telah dan akan diserahkan kepada Pansus
Provinsi Papua, dan Provinsi Jawa Timur. dilakukan oleh pihak pemerintah mulai Angket DPT.
Kunjungan tersebut didasarkan pada dari Ditjen Adminduk, Dedagri, Dinas Ketua Pansus DPT mengutip
keputusan rapat intern Panitia Angket Kependudukan Provinsi, dan Dinas penjelasan KPU mengemukakan, salah
DPR tanggal 11 Juni 2009. Kependudukan Kabupaten/Kota belum satu sumber permasalahan penyusunan
Dari infirmasi yang dihimpun sepenuhnya tertib, bahkan cenderung DPT adalah DP4 yang diterima dari
menujukkan bahwa rumit dan tidak kompatibel untuk semua pemerintah yang dinilai tidak sempurna.
KPU (terutama KPU kabupaten/ kondisi provinsi dan kabupaten/kota di Dan juga terlambatnya anggaran menjadi
kota) memiliki kewajiban melakukan seluruh wilayah Indonesia. salah satu penyebab kisruhnya penyusunan
pemutakhiran data pemilih yang bersumber Sistem Informasi Administrasi DPT Pemilu Legislatif Tahun 2009.
dari DP4 yang disiapkan pemerintah. Kependudukan (SIAK) yang menghasilkan
Namun ternyata proses itu dilakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bimbing KPU
dengan tidak profesional karena di belum sepenuhnya mampu menjawab Ketika diundang rapat dengar pendapat
lapangan banyak terjadi penggelembungan persoalan penyiapan DP4 secara lebih oleh Pansus DPT, Ketua KPU Abdul
(penggandaan) data pemilih serta masih baik. Oleh karena itu DP4 yang tersedia Hafiz Anshary menyampaikan terima
banyaknya warga masyarakat yang tidak termasuk setelah melalui pendataan kasih atas undangan Pansus Angket

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 33