Page 36 - MAJALAH 73

PENGAWASAN

DPT. Dialog yang dilakukan itu sangat sendiri. seharusnya dilakukan untuk perbaikan ke
sejuk, sangat nyaman, sangat menggugah Kesepakatan di dalam pertemuan depan. Ia tidak menampik temuan dari
perasaannya untuk menyadari apa-apa ini bukan yang terakhir tapi mungkin Pansus Angket DPT tentang kekisruhan
yang seharusnya KPU perbaiki. bisa ditindaklanjuti, bahkan Ketua di 13 propinsi.
“Jadi Rapat Pansus Angket DPT tidak Pansus Angket DPT Gayus Lumbuun Wakil Ketua Pansus Angket
seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) menawarkan kalau perlu di KPU DPT Lena Maryana Mukti (F-PPP)
yang kita hadapi, dimana kita selalu dicecar pertemuannya. “ Jadi suasananya sangat menambahkan, salah satu temuan yang
dengan sekian banyak pertanyaan. Tapi bersahabat, ini yang menyejukkan kami dikroscek kepada KPU adalah DP4 yang
semuanya berjalan dengan baik, kalau boleh semua. Apalagi KPU sudah mengundang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan
saya menyebut seolah-olah Pansus Angket juga teman-teman dari daerah provinsi, Catatan Sipil kepada KPU Kabupaten/
DPT itu justru membimbing KPU dan kabupaten yang juga hadir dalam Kota. Karena rata-rata CD yang diserahkan
menyadarkan bahwa ada beberapa bagian pertemuan ini kalau dianggap daerah itu itu tidak bisa dibuka, tidak ada hardcopy-
dari kegiatan penyusunan DPT itu yang bermasalah,” tukasnya. nya sebagaimana surat edaran KPU yang
perlu mendapatkan perhatian,” ungkap Gayus menambahkan, yang mestinya disertakan dengan hardcopy.
Hafiz. menggembirakan adalah tujuan dari Sehingga Tim Pansus Angket DPT
Pada kesempatan ini KPU pertemuan ini mencari fakta dan data yang menemukan di beberapa daerah itu KPU
menyerahkan softcopy Daftar riil, yang sebenarnya apa yang terjadi dalam menggunakan bukan DP4 sebagaimana
Penduduk Potensial Pemilih (DP4) rangka perbaikan ke depan, terutama dari perintah undang-undang. Itu temuan
Tim Pansus Angket DPT. Ada yang
menggunakan data selain dari DP4.
Contohnya: DPT Pilgub atau DPT
Pilbup, Pilwalikota di kabupaten yang
bersangkutan dipakai sebagai DPS Pileg.
“ Jadi itu yang Tim Pansus Angket DPT
kroscek”.
Ketika Tim Pansus Angket DPT
datang ke Provinsi Jawa Tengah salah
seorang yang ingin ditemui adalah Bibit
Waluyo sebagai warganegara bukan
sebagai gubernur. Karena persoalannya
waktu itu menjadi sorotan nasional, dia
tidak terdaftar di DPT yang bersangkutan.
Pihaknya sudah melakukan penyelidikan
terhadap kasus Bibit Waluyo, meski waktu
itu dia tidak hadir.
KETUA KPU ABDUL HAFIZ ANSHARY MENYERAHKAN TIGA BUAH SOFTCOPY KEPADA Panwaslu dengan KPU sudah
KETUA PANSUS HAK ANGKET DPT DPR RI GAYUS LUMBUUN ANTARA LAIN; DAFTAR dikonfirmasi, sesungguhnya memang Bibit
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4), DAFTAR PEMILIH SEMEBTARA (DPS) DAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Waluyo tidak terdaftar di DPT, tetapi yang
UNTUK LEGISLATIF. (27/08)/AGUNG SULISTIONO/PARLE bersangkutan sudah mendapat Formulir
A-5 untuk pindah memilih. “ Jadi kenapa
beliau melakukan pencontrengan di daerah
sesuai permintaan tertulis dari Pansus sudut regulasi. Kalau memang undang- pemilihan yang beliau berdomisili sebagai
Angket DPT, softcopy Daftar Pemilih undang yang menjadi persoalan yang gubernur, karena sudah menerima Formulir
Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih perlu diperbaiki maka DPR bersama A-5 untuk pindah,” ia menambahkan.
Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), pemerintah yang punya kewenangan (iw,mp)
dan softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan itu.
untuk legislatif supaya bisa dilihat ada Menanggapi pertanyaan adanya DPT
perubahan-perubahan dimana yang bisa bermasalah di 13 Propinsi, kata Gayus,
dilakukan. KPU telah menjelaskan bahkan yang
Hafiz menegaskan, pada prinsipnya menjelaskan langsung KPUD setempat.
KPU telah bekerja sesuai dengan peraturan Misalnya, di Jawa Tengah, Sulawesi
perundang-undangan secara maksimal. Utara, Sumatera Utara mereka sendiri
Dalam pertemuan ini juga terungkap yang menjelaskan. Ini akan diperdalam
temuan-temuan di daerah ternyata ada lagi nanti oleh Tim Pansus Angket DPT,
masalah-masalah yang itu perlu bukannya karena pada dasarnya Pansus ini ingin
ditindaklanjuti oleh Pansus Angket DPT melakukan penyelidikan lebih mendalam
tapi juga ditindaklanjuti oleh KPU itu untuk sampai kepada kesimpulan apa yang

34 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73