Page 41 - Stabilitas Edisi 216 Tahun 2025

sama. ”Pengaturan tingkat bunga yang
seragam selama 2020–2023 berpotensi
membatasi persaingan dan merugikan
konsumen,” ujar Fanshurullah. Bila
terbukti melanggar, para pelaku usaha
dapat dikenai denda hingga 50 persen
dari keuntungan atau 10 persen dari
penjualan selama masa pelanggaran.
Temuan yang masih diselidiki
faktanya ini, tentu akan menjadi
ancaman baru bagi industri keuangan
digital terutama peer to peer lending.
Belakangan ini masyarakat makin skeptis
terhadap praktik pinjaman online ini
mengingat banyaknya dampak negatif
yang menimpa masyarakat pengguna.
Meski kasus ini masih dalam proses,
dampaknya terhadap industri sudah
mulai terasa. Direktur Ekonomi Digital
Celios, Nailul Huda, memperingatkan
bahwa persepsi publik bisa memburuk,
terutama dari sisi peminjam (borrower) Pengaturan tingkat bunga yang seragam
yang menderita akibat bunga tinggi.
”Borrower bisa merasa semestinya selama 2020–2023 berpotensi membatasi
mereka mendapatkan bunga lebih persaingan dan merugikan konsumen.
rendah sejak awal. Ini bisa menimbulkan Bila terbukti melanggar, para pelaku usaha
ketidakpercayaan terhadap platform
pinjol secara keseluruhan,” kata Nailul. dapat dikenai denda hingga 50 persen dari
Di sisi lain, para pemberi dana keuntungan atau 10 persen dari penjualan
(lender) juga bisa terdampak. Margin
keuntungan mereka tertekan akibat selama masa pelanggaran.
batas bunga yang lebih rendah, dan
kasus hukum seperti ini dapat membuat M. Fanshurullah Asa, Ketua KPPU
mereka ragu untuk terus mendanai
pinjaman produktif maupun konsumtif
melalui platform fintech.
Sementara itu, kalangan pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Saat itu, OJK belum memiliki
pelaku industri mengelak telah Selatan, Rabu, 14 Mei 2025. kewenangan untuk mengatur suku
mempraktikkan kesepakatan harga Menurut Sunu, batas maksimum suku bunga. Namun pasca terbitnya
untuk memaksimalkan keuntungan. bunga diperlukan untuk membedakan Undang-Undang Nomor 4 tentang
Apa yang dilakukan pemilik aplikasi pinjaman online legal dan ilegal. Pengembangan dan Penguatan Sektor
adalah respons dari arahan Otoritas Jasa Sebab, ada banyak pinjol ilegal yang Keuangan (P2SK) tahun 2023, batas
Keuangan (OJK). menetapkan bunga di atas 1 persen. maksimum yang ditetapkan AFPI menjadi
Mantan Wakil Ketua Umum AFPI Batas maksimum suku bunga 0,8 persen tidak berlaku dan sepenuhnya merujuk
periode 2019-2020 Sunu Widyatmoko tertuang dalam Code of Conduct AFPI regulasi OJK. Berdasarkan Surat Edaran
mengklaim batas maksimum tersebut yang terbit pada 2018. OJK Nomor 19 tahun 2023 batas bunga
diberlakukan industri atas permintaan Kemudian pada 2021, batas untuk pendanaan konsumtif adalah
dari OJK. “Kami menjalankan (batas maksimum kembali diturunkan menjadi sebesar 0,3 persen per hari. Sedangkan
maksimum) ini karena dalam tanda 0,4 atas permintaan OJK. Alasannya, untuk pendanaan produktif yaitu sebesar
kutip diminta oleh OJK supaya kita bisa menurut Sunu, OJK menilai bunga 0,8 0,1 persen per hari.
memerangi pinjaman online ilegal secara persen masih terlalu mendekati bunga Dengan nada lebih keras, Sekretaris
efektif,” ucap Sunu dalam konferensi pinjol ilegal. Jenderal AFPI Ronald Andi Kasim

www.stabilitas.id Edisi 216 / 2025 / Th.XXI 41