Page 42 - Stabilitas Edisi 216 Tahun 2025
P. 42
KPPU menyatakan akan
tetap berkomitmen membantah adanya paktik kartel pinjol ilegal. Ronald menegaskan bahwa
menegakkan hukum di industri fintech. “Kami tegaskan penetapan batas bunga adalah langkah
untuk menjaga lagi, kartel itu tidak ada,” ujarnya. Ia preventif, bukan kesepakatan harga.
persaingan usaha yang menambahkan bahwa dirinya pun “Batas bunga itu diterapkan agar pinjol
sehat untuk melindungi merupakan anggota direksi salah satu ilegal tidak merajalela dan membebani
hak konsumen dan platform, dan tidak akan membiarkan masyarakat dengan bunga mencekik,”
efisiensi layanan ada pengaturan tarif bunga kolektif. ujarnya.
digital. “Saya tidak mau diatur,” tegasnya.
Ronald menjelaskan bahwa Masa Transisi
pembatasan suku bunga justru tidak Di sisi lain, OJK menyatakan
menguntungkan pelaku usaha fintech bahwa kebijakan batas bunga tersebut
peer-to-peer (P2P) lending. Menurutnya, merupakan bagian dari masa transisi
platform fintech hanya berperan sebagai menuju pengaturan resmi oleh otoritas.
perantara antara pemberi dan penerima Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga
pinjaman. Ketika bunga dibatasi, Pembiayaan OJK, Agusman, menjelaskan
pinjaman hanya bisa diberikan kepada bahwa inisiatif ini bertujuan melindungi
peminjam dengan profil risiko rendah, konsumen dan menciptakan pembeda
yang berdampak pada penyempitan yang jelas antara layanan pinjol legal
pasar. dan ilegal.
Namun demikian, AFPI memahami Adapun kasus ini menambah daftar
urgensi kebijakan ini demi perlindungan tantangan yang dihadapi pelaku industri
konsumen dan pemberantasan praktik fintech lending, yang sebelumnya sudah
42 Edisi 216 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id
