Page 43 - Stabilitas Edisi 216 Tahun 2025

berhadapan dengan isu non-performing
loan (NPL), pembatasan bunga, hingga
persaingan dengan layanan pinjaman
online ilegal.
Menurut pelaku industri,
penyelidikan ini berisiko memperlambat
kepercayaan investor dan pertumbuhan
sektor. Beberapa platform fintech tengah
berupaya menjangkau wilayah-wilayah
tanpa akses kredit formal, namun
tekanan regulasi dan persepsi negatif
dapat menghambat inovasi dan ekspansi.
”Kalau penyelidikan ini tidak
ditangani secara bijak dan transparan,
bisa jadi industri malah kehilangan
momentum pertumbuhannya,” ujar salah
satu pelaku industri yang enggan disebut
namanya.
Meski mendukung penegakan hukum
dan pengawasan ketat terhadap praktik
anti-persaingan, pelaku industri berharap
pemerintah dan regulator tetap menjaga Kami tegaskan lagi, kartel itu tidak ada.
keseimbangan antara pengawasan dan Penetapan batas bunga adalah langkah
ruang inovasi. Kepercayaan publik
dan investor hanya bisa dibangun jika preventif, bukan kesepakatan harga. Batas
regulasi tegas tetapi tidak mematikan bunga itu diterapkan agar pinjol ilegal tidak
pertumbuhan. merajalela dan membebani masyarakat
KPPU menyatakan tetap
berkomitmen menegakkan hukum untuk dengan bunga mencekik.
menjaga persaingan usaha yang sehat.
”Penegakan hukum ini adalah sinyal
penting bagi perlindungan hak konsumen Ronald Andi Kasim, Sekretaris Jenderal AFPI
dan efisiensi layanan digital, terutama
bagi masyarakat kecil dan menengah,”
kata Ketua KPPU, Fanshurullah Asa.
capacity) dan electronic Know Your pinjaman yang diberikan sesuai dengan
Gerakan Gagal Bayar Customer (e-KYC) sebagai dasar kemampuan finansial borrower. Selain
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga pemberian pendanaan. itu, penyelenggara juga dilarang
menyoroti meningkatnya risiko gagal Pelaksana Tugas Kepala Departemen memfasilitasi pendanaan kepada
bayar seiring dengan munculnya Literasi, Inklusi Keuangan, dan peminjam yang sudah mendapat
kampanye Gerakan Gagal Bayar di Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pembiayaan dari tiga platform fintech
media sosial. Aksi ini dinilai merugikan menekankan bahwa penerapan berbeda.
industri dan bisa memperburuk citra prinsip-prinsip tersebut diperlukan OJK juga menghimbau masyarakat
ekosistem fintech lending secara agar penyaluran dana tetap sehat dan agar lebih bijak dalam memanfaatkan
menyeluruh. akuntabel di tengah meningkatnya moral fasilitas pinjaman digital. Selain
Sebagai langkah pencegahan, hazard. mempertimbangkan kebutuhan dan
OJK meminta penyelenggara layanan Dalam regulasi tentang kemampuan bayar, masyarakat diminta
pinjaman daring (pindar) atau fintech Penyelenggaraan Layanan Pendanaan untuk tidak sengaja menghindari
peer to peer (P2P) lending untuk Bersama Berbasis Teknologi Informasi. pembayaran kewajiban karena hal ini
memperkuat manajemen risiko. Hal OJK mewajibkan penyelenggara dapat merusak sistem yang sedang
ini termasuk menerapkan prinsip melakukan credit scoring secara dibangun untuk memperluas akses
kemampuan membayar (repayment akurat serta memastikan jumlah keuangan. *

www.stabilitas.id Edisi 216 / 2025 / Th.XXI 43