Page 159 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

134 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

akhirnya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap
tanah, terbatasnya akses terhadap air, terbatasnya akses pada tempat
tinggal, pemberian ganti rugi yang tidak jelas, lapangan kerja yang
terbatas bagi petani dan masyarakat lokal, diskriminasi perempuan
dan kerusakan lingkungan.

Dampak buruk tersebut adalah bagian dari kegagalan sistem
pengelolaan tanah untuk bisa memberikan perlindungan pada hak-
hak masyarakat adat secara seimbang; kegagalan kebijakan pertanian
untuk mendukung pertanian skala kecil; kegagalan sistem hukum
internasional untuk menjamin penegakan dan perlindungan HAM;
serta kegagalan mengambil keputusan yang berdampak pada masa
depan pemanfaatan tanah dan sistem pertanian serta masyarakat
pedesaan yang adil dan inklusif, khususnya bagi masyarakat lokal
yang paling banyak dirugikan. Berkaitan dengan hal ini, dimunculkan
beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan antara lain
pengakuan dan penghormatan pada hak-hak masyarakat terhadap
sumber daya yang ada; mengakui secara hukum hak-hak kelompok
miskin termasuk keberadaan hak ulayat; menempatkan petani kecil
sebagai pusat strategi pembangunan pertanian; menjamin hak asasi
kelompok miskin; membuat keputusan atas tanah secara inklusif,
transparan, dan akuntabel.

(DWP)
Keterangan: Artikel tersedia di perpustakaan Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA) - Jakarta

II. 2. Alison Graham, Sylvain Aubry, Rolf Künnemann and
Sofía Monsalve Suárez. 2011. “The Role of the EU in Land
Grabbing in Africa - CSO Monitoring 2009-2010 Advancing
African Agriculture (AAA): The Impact of Europe’s Policies and
Practices on African Agriculture and Food Security”, artikel
dalam International Conference on Global Land Grabbing
6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of
Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Afrika, Uni Eropa, MDG’s, HAM