Page 160 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 160
Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 135
Tulisan dari Graham ini membahas peran negara anggota Uni
Eropa, baik secara kolektif maupun individual, dalam penanaman
modal asing di Afrika atau yang sering diistilahkan sebagai perampasan
tanah (land grabbing). Graham mendiskusikan konsistensi peran
ini dengan komitmen Uni Eropa untuk meningkatkan pertanian
di Afrika dalam rangka mendorong pencapaian Millennium
Development Goals (MDGs) dan kewajiban negara-negara anggota
di bawah hukum hak asasi manusia internasional.
Kewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi manusia,
khususnya pangan dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Afrika,
merupakan bagian tanggung jawab negara-negara Afrika terhadap
warga negaranya. Namun tanggung jawab tersebut bukan hanya
tanggung jawab negara Afrika sendiri, melainkan juga tanggung
jawab negara-negara Eropa atas kekurangan pangan dan malnutrisi di
Afrika. Hal ini disebabkan sumber daya ekonomi Afrika dikuras oleh
negara-negara asal investor, yaitu Eropa. Negara-negara Eropa terikat
pada tugas untuk memproteksi hak pangan di mana mereka terlibat
aktif dalam investasinya, bahkan berkewajiban mencegah perampasan
tanah di negara-negara tersebut. Namun sayangnya, dalam kajian
yang dilakukan oleh Graham dkk ini, ditemukan bahwa negara-negara
Eropa cenderung mengabaikan kewajiban mereka terhadap hukum
hak asasi manusia internasional. Jangankan mencegah, beberapa
kasus menunjukkan bahwa negara-negara Eropa turut serta dalam
akuisisi dan eksploitasi sumber daya tanah di Afrika.
(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di http://www.future-agricultures.org
II. 3. Bhushan Rawat, Vidya et all. 2011. The Impact of Special
Economic Zones in India: A Case Study of Polepally SEZ.
International Land Coalition (ILC).
Kata Kunci: India, SEZ, suap, pengusiran, resistensi
Tulisan ini membahas dampak pembangunan (Special
Economic Zones) di daerah Polepally, India. Di India, Zona Ekonomi