Page 268 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 243

dengan peraturan menteri yang merupakan aturan pelaksanaan dari
undang-undang yang dirujuknya, merupakan satu kesatuan metode
perampasan tanah yang dilakukan secara lunak. Sementara itu,
metode keras dilakukan dengan menggunakan aparat keamananan
negara baik berupa intimidasi, pemenjaraan, penculikan, pemidanaan
dan teror terhadap kaum tani agar melepaskan tanahnya. Metode ini
jamak dipakai, apabila metode lunak tidak memberikan hasil yang
memuaskan. Perampasan tanah pada kenyataannya berdampak
pada hilangnya sumber mata pencaharian serta hadirnya berbagai
kekerasan yang menyertai peristiwa-peristiwa perampasan tanah.
Hal inilah yang kemudian dikampanyekan AGRA sebagai ajakan bagi
kaum tani untuk memperkuat kerja-kerja aliansi, berjuang, mendidik
diri dan memperbanyak aktivis-aktivis massa yang sungguh-sungguh
mengabdikan diri pada pembebasan kaum tani Indonesia. Reforma
agraria (land reform) dipandang sebagai titik tekan yang harus
diwujudkan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.farmland.org

IV.4.Ar/Rmd. 2011. “Food Estate Bisa Berkembang Jika
Infrastruktur Tersedia” dalam Majalah Bulanan “Legislatif”,
Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 49 – 51.

Kata Kunci: Kalimantan Timur, food estate, transmigran, inti-plasma

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulungan, Propinsi
Kalimantan Timur merupakan salah satu Pemda di Indonesia yang
sedang mengembangkan kawasan pangan skala luas terpadu atau
sering disebut food estate. Berdasarkan SK Bupati, luasan lahan
yang dialokasikan untuk pembangunan food estate mencapai 50
ribu ha, 30 ribu ha telah berubah menjadi lahan pertanian yang
akan dikelompokkan menjadi 8 satuan pemukiman (SP). Di antara
kedelapan SP tersebut, 4 SP yakni SP 1, SP 2, SP 7 dan SP 8 sudah
mulai digarap oleh warga transmigrasi yang berada di wilayah Delta
Kayan, satu SP rata-rata dihuni oleh 250 – 200 kepala keluarga.