Page 269 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

244 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

Adapun petani (tenaga kerja pertanian) pengolah akan didatangkan
dari Jawa Barat dan Jawa Timur melalui program transmigrasi. Dalam
hal ini, pelibatan petani (transmigran) akan melalui skema kemitraan
(inti – plasma). Dengan kata lain, mekanisme atau cara-cara yang
ditempuh yakni mendatangkan tenaga kerja pertanian (petani) asal
Jawa melalui program transmigran dan sekma kemitraan antara
petani dan korporasi (contract farming) hal yang terus berlanjut dan
dipertahankan sejak era pembangunan perkebunan besar kolonial
hingga program PIR-BUN saat orde baru. Seperti yang diungkapkan
oleh Bupati Bulungan, “Petani tetap menjadi motor dalam food estate.
Tidak benar jika nantinya menjadi buruh. [...]Nantinya petani tetap
mengelola lahan food estate, namun dengan skala yang luas melalui
sistem intensiikasi sehingga produktiitas bisa dinaikkan. Jadi petani
disini bukan buruh tetapi sebagai mitra”.
Untuk mendukung pengembangan food estate, Pemda
Bulungan berupaya menggandeng tiga korporasi pertanian besar
dengan nilai investasi 255 milyar rupiah. Ketiga korporasi yang
menyatakan kesiapan berinvestasi di Bulungan, yakni PT. Sang
Hyang Sri (BUMN) yang akan mengembankan budidaya padi (dari
hulu hingga hilir), PT. Nusa Agro Mandiri (Solaria) yang akan
mengembangkan budidaya kedelai dan PT.Agro Mandiri Kencana
(Miwon) yang akan mengembangkan tanaman jagung. Menurut
Bupati Bulungan, Budiman Ariin, Pemda Bulungan telah memasuki
tahapan penyusunan Masterplan Rice Estate Delta Kayan meliputi
pengembangan padi hibrida seluas 100 ha (50 ha di Tanjung Palas,
20 ha Tanjung Selor, dan 30 ha Tanjung Palas Utara) melalui
program pemerintah pusat. Selain membuka ruang seluas-luasnya
bagi aksi investasi korporasi agribisinis, ketersediaan infrastruktur
transportasi menjadi bagian yang terpisahkan dalam pengembangan
food estate. Seperti yang sedang diupayakan oleh Pemda

Dari paparan di atas terlihat, pengembangan kawasan food
estate (kasus Kabupaten Bulungan) membutuhkan prasyarat pokok
yang harus dipenuhi yakni ketersediaan dan pengaturan tenaga kerja
pertanian (melalui program transmigran asal Jawa), ketersediaan lahan
yang luas (pengaturan tata ruang), keterlibatan investasi korporasi
agribisnis, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai khususnya