Page 161 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 161
Mochammad Tauchid
dianggap sebagai penyewa. Orang itu tidak sekaligus diakui
haknya sebagai anggota marga seperti orang asli. Di Beng-
kulen, sesudah satu tahun dan di Palembang sesudah 6 tahun
baru orang itu diakui sebagai warga marga dengan mendapat
hak memilih Pasirah dan lain-lain hak dalam desa. Di Salayar
(Sulawesi Selatan), kalau terjadi pembukaan tanah di salah
satu Galarrang oleh orang di luar lingkungan, maka semua
orang dalam Galarrang itu keluar bersama-sama memprotes
perbuatan itu.
Hak wilayah sebagai tanda kedaulatan sesuatu daerah,
membawa kewajiban kemasyarakatan dalam menghadapi
dunia luar, yang harus ditanggung bersama sesama penduduk
daerah itu. Jika terjadi kesalahan seseorang dalam desa yaitu
berbuat tidak baik kepada seseorang dari desa lain sedangkan
pelakunya tidak jelas, maka menjadi tanggung jawab bersama
orang sedesa itu. Kesalahan seseorang dalam desa itu terhadap
orang di desa lainnya, dianggap sebagai kesalahan kolektif desa
tersebut. Desa menjaga kedaulatannya dari aib dan noda dari
luar daerahnya. Kesalahan yang terjadi dalam desa atas orang
desa lainnya dengan tidak jelas siapa yang berbuat, maka hal
ini menjadi kesalahan seisi desa dan harus ditanggung oleh
desa tersebut. Sebagai akibatnya, desa itu bisa sampai menye-
rahkan sebidang tanahnya kepada desa lain yang terkena per-
buatan dan kesalahan tersebut.
Hal ini pernah terjadi di salah satu desa di Banyumas
Utara. Satu desa harus menyerahkan sebidang tanah yang
berbatasan dengan desa lainnya, karena pencurian kuda di
desa tetangganya dan bangkai kuda yang dicuri ditemukan di
desa tersebut. Sebagai hukumannya, maka sebidang tanah
yang berbatasan dengan desa yang kecurian kuda diserahkan
140