Page 157 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 157
Mochammad Tauchid
ada pemegangnya.
Hak wilayah ini menggambarkan bagaimana hubungan
antara Daerah (Daerah, Marga, Kupia) dengan tanah yang ada
dalam lingkungannya. Daerah dengan penduduk, dan pen-
duduk dengan tanahnya. Di mana hak seseorang akan tanahnya
itu kuat, maka lemahlah hubungan daerah itu dengan tanah-
nya. Sebaliknya bilamana hubungan desa dengan tanahnya
itu kuat (kuasa), maka lemahlah hubungan penduduk per-
seorangan dengan tanahnya.
Kuat lemahnya hak penduduk perseorangan atas tanah-
nya ditentukan oleh asal-usul tanah itu. Tanah yang didapat
dengan susah payah, seperti dengan cara membuka hutan sen-
diri dan selanjutnya dikerjakan dengan sepenuh tenaga, maka
kuatlah hak orang atas tanahnya. Sebaliknya kalau tanah itu
kemudian tidak dikerjakan, maka hilanglah hak orang itu.
Di sini nampak suatu dasar bahwa tanah diberikan kepada
seseorang untuk dikerjakan supaya memberi manfaat kepada
masyarakat sekelilingnya (desa). Tanah bukan alat dan obyek
perdagangan hanya untuk mencari untung yang tidak mem-
beri manfaat kepada masyarakat. Tanah itu diberikan untuk
dikerjakan, dan barang siapa yang tidak mengerjakan tanah
yang diberikan itu hingga tanah itu tidak memberi manfaat
kepada masyrakat, berarti orang itu tidak lagi mempergunakan
hak yang telah diberikan. Dasar ini nampak di antaranya bahwa
atas tanah sawah dan tanah pertanian lainnya yang dianggap-
nya sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat.
Desa berhak turut mengatur pemakaiannya. Sedangkan tanah
pekarangan yang dianggap hanya sebagai tempat kediaman
seseorang atau keluarga tidak mempunyai fungsi kemasya-
rakatan. Semua pekarangan adalah tanah yasan (perkecualian
136