Page 156 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

kepada desa dan dipegang oleh Lurah sebagai pemegang hu-
kum desa itu. Terutama mengenai tanah untuk diberikan
kepada orang lain yang belum mempunyai bagian tanah dan
memerlukan tanah untuk penghidupannya.
Di Sumatera Barat ada tanah yang masuk “harta pusaka”
yang dikuasai oleh suku, dan dengan izin kepala suku tanah
itu boleh dikerjakan oleh orang dalam suku tersebut. Di sam-
ping itu ada barang yang masuk “harta pencaharian” yang
diberikan hak penuh kepada orang untuk memakainya. Tanah
tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang akan merugikan
negeri dan tidak boleh dijual semaunya sendiri. Di daerah Yog-
yakarta, jual beli tanah harus dengan pengesahan putusan
desa.
Di sekitar Wonosobo ada, “tanah budo” dan desa yang
memiliki kekuasaan atas tanah tersebut. Jika seorang petani
penggarap sawah budo dapat diskors oleh desa dan tidak boleh
menggarap tanah itu selama 2 tahun karena pelanggaran kesu-
silaan, lalu haknya dapat dicabut sama sekali atas putusan
desa. Ada lagi daerah yang mempunyai peraturan, kalau tanah
tidak dikerjakan berturut-turut dalam 5 tahun, tanah itu kem-
bali kepada desa, dan hilanglah hak orang yang semula menger-
jakan.
Di daerah Jepara dahulu, desa mempunyai posisi yang
kuat atas tanah norowito. Desa dapat menjual tanah norowito
dengan putusan desa, sekalipun gogol yang bersangkutan
(yang mengerjakan) itu keberatan. Hal semacam ini pernah
terjadi penjualan tanah norowito kepada pabrik gula Rendeng.
Uang penjualannya dibagikan kepada semua gogol. Mereka
kemudian dijadikan “magang gogol”, untuk kemudian kembali
menjadi gogol kalau ada lowongan tanah norowito yang tidak

135