Page 158 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 158
Masalah Agraria di Indonesia
terdapat sedikit di daerah Bali Timur dan di kota Yogyakarta
sebagai tanah kepunyaan Raja) yang kuat hak kepemilikannya,
dan desa tidak mempunyai hak mengatur, karena dianggap
tanah tersebut kurang memiliki fungsi kemasyarakatan.
Karena dasar inilah, maka di beberapa daerah, tidak diper-
bolehkan penduduk sesuatu desa menjual tanahnya kepada
orang dari luar desa itu. Hal semacam ini sudah ada yang tidak
dijalankan lagi, tetapi di beberapa daerah hal ini masih terus
dipertahankan. Penjualan tanah kepada orang di luar desa (da-
erah) dianggap akan merugikan desa itu, karena tanah tidak
akan memberi manfaat kepada masyarakat desa itu.
Hak dan hubungan daerah atas tanah yang juga bersifat
ekonomis dan kemasyarakatan ini muncul dalam bentuk keku-
asaan untuk menentukan dan mengambil sikap dalam soal
tanah di lingkungannya terhadap “orang asing” (orang dari
luar daerah) atau pendatang. Orang dari desa lain yang diang-
gap sebagai orang asing yang tidak turut merasakan susah
payahnya menjadikan tanah pertanian sebagai sumber hidup
masyarakat, dianggap tidak selayaknya untuk menerima hak
yang sama dengan orang-orang yang sudah mengeluarkan
tenaga untuk menjadikan tanah itu sebagai tanah pertanian.
Bagi orang asing ini, ada kewajiban lain yang berbeda dengan
orang penduduk asal. Mereka diwajibkan membayar lebih dulu
recognitie sebelum menerima hak itu, dan seterusnya masih
diwajibkan membayar “sewa” atas tanah yang dikerjakannya.
Mereka tidak otomatis mendapat hak-hak atas tanah seperti
orang asli. Kalau akan mendapat tanah harus lebih dahulu
membayar uang sebagaimana diterangkan tadi. Kalau nanti
orang itu pergi meninggalkan daerah itu, tanahnya kembali
kepada desa untuk ditentukan oleh desa bagaimana pemakaian
137