Page 163 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

(daerah) terhadap daerah-daerah lainnya, -yang ada kalanya
tidak berhubungan dengan hak tanah-, yaitu masalah perka-
winan. Terdapat kebiasaan (adat) bahwa seseorang yang kawin
dengan orang dari desa lain harus membayar kepada desa
(untuk desa atau kepala desa). Di beberapa tempat di Jawa
tengah hal ini disebut penganjal-anjal, sedangkan di Jawa
Timur disebut plangkah wates, di Sulawesi Selatan dinamakan
palawatanah.
Di daerah Surakarta dan Yogyakarta, pada waktu zaman
Apanageschap, kepada kebekelan diberikan kewajiban bersa-
ma untuk kebaktian yaitu dengan penyerahan hasil bumi dan
kewajiban bekerja lainnya, yang harus ditanggung oleh desa
(semua penduduk). Dengan begitu, maka desa harus bertahan
menghadapi beban yang berat itu dari atas. Karena itu, ikatan
desa lebih kuat dan erat antara penduduk dengan desa (masya-
rakatnya). Berbeda, dengan desa-desa yang tanahnya menjadi
milik perseorangan seluruhnya. Ikatan desa tidak begitu kuat,
karena sedikit saja yang harus ditanggung bersama dalam
mempertahankan hak-hak tanah sebagai sumber dan tiang
penghidupannya yang harus ditanggung bersama.
Tanda-tanda hak wilayah serta kedaulatan daerah teruta-
ma atas tanah ini, menunjukkan bahwa desa merupakan kesa-
tuan ekonomi dan sumber produksi, serta sudah nampak ada-
nya kedaulatan desa dalam hubungannya dengan desa
(daerah) lainnya.

2. Hak Milik
Pengertian umum mengatakan bahwa hak milik tanah bagi
rakyat Indonesia berarti hak untuk mengerjakan dan melaku-
kan hak itu sebagai kepunyaan sendiri, dengan dibatasi oleh

142