Page 118 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 118

b)  SRA harus mempunyai stok untuk supai pasar,
                                jika hendak masuk ke mekanisme  pasar,  dan
                                kemampuan stok  ini sangat dipengaruhi oleh
                                produktivitas lahan yang ditentukan oleh luas
                                lahan;
                        d.  SRA diasumsikan sebagai petani subsisten daripada
                            industri karena berbagai keterbatasannya tersebut,
                            kecuali  ada  teknologi  pascapanen  yang dapat
                            mengawetkan komoditas untuk jangka waktu yang
                            lama,  sehingga akumulasi  produk dapat  masuk
                            skala industri dengan kualitas baik.
                    d.  Model Kolaborasi Lintas Sektor
                        Model ini menggunakan  pendekatan kelembagaan,
                        dalam arti optimalisasi  fungsi  lembaga.  Model
                        Kolaborasi Lintas Sektor mengandalkan kerjasama antara
                        pemerintah daerah/OPD,  Civil  Society  Organization
                        (CSO)/Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan/
                        atau Badan Usaha dengan SRA dalam pengelolaan dan
                        pemanfaatan SSA dan peningkatan kapasitas ekonomi
                        SRA. Menurut Petunjuk  Teknis Penataan  Akses 2023,
                        kolaborasi ditakrifkan  sebagai  upaya  koordinasi  dan
                        konsolidasi  berbagai  pihak  dengan  kepentingan  yang
                        berbeda  untuk menghasilkan kesamaan  visi  dan misi
                        dalam langgam mutualistik.
                        Secara  teori, model  ini  dikembangkan  dari konsep
                        Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan (collaborative
                        governance),  yang  ditakrifkan  oleh  Ansell  dan  Gash
                        (2007)  sebagai “strategi dalam tata kelola pemerintahan
                              6
                        yang membuat beragam pemangku kebijakan aktor non-
                        pemerintahan  berkumpul  di  forum yang  sama  untuk
                        membuat  sebuah  konsensus  bersama  dengan  tujuan
                        untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan
                        publik, mengelola program atau aset publik”.

            6  Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, Collaborative Governance in Theory and Practice,
               Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543

                                                                 BAB III  103
                                                     PENATAAN AKSES EKOLOGIS
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123