Page 68 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

BAB III

PENATAAN AKSES EKOLOGIS

Bab ini dimulai dengan menguraikan konsep Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria
sebagai bentuk Penataan Akses, didahului dengan argumentasi
mengapa pendekatan pemberdayaan penting sebagai alternatif
dalam pembangunan daripada pendekatan yang menciptakan
ketergantungan dan ketimpangan. Selanjutnya, praktik Penataan
Akses Ekologis pada Penataan Akses RO I TA 2023 di Desa Panjangrejo
dalam rangka Reforma Agraria diuraikan kemudian.
Sepanjang periode Pelita I hingga VII, pembangunan Indonesia
lebih banyak berkiblat pada pendekatan ekonomi pertumbuhan, yang
dampaknya meluas ke berbagai sektor dengan indikasi utama yaitu
ketimpangan dan ketergantungan (Sulistiyani 2017).
Pendekatan tersebut menampakkan pertumbuhan ekonomi yang
signifikans dari 2,5 % (1985) menjadi 7,5 % (1989) dan turun 6 % (1992),
angka ini diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi makro nasional
(Djojohadikusumo 1994). Akan tetapi, Soeharto (1995) melalui Pidato
Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 1995 melaporkan, selama periode
1989-1994, penerimaan dan pengeluaran pusat berturut-turut sebesar
Rp. 260,428 M (95,75%) dan Rp. 11,55 M (4,25%), dibandingkan
dengan penerimaan dan pengeluaran daerah untuk periode yang sama
sebesar Rp. 216,027 M (78,85 %) dan Rp. 57,953 M (21,15 %), akibat dari
postur APBN tersebut ketergantungan daerah kepada pusat mencapai
80 % (Baswir 1999 dalam Sulistiyani 2017), sementara itu sumber
daya modal pembangunan justru berasal dari berbagai daerah bukan