Page 70 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

merupakan gejala penurunan daya dukung lahan, baik karena
degradasi kesuburan tanah (masalah ekologis) dan minimnya daya
beli petani (masalah sosial ekonomi) terhadap sarana produksi seperti
benih dan pupuk (Antoro 2006).

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi
1) Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Kaidah, dan Strategi
Sejarah pembangunan tersebut membawa pelajaran bahwa
pendekatan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan
karakter ekosistem, sosial, dan budaya Indonesia, sehingga
diperlukan pendekatan baru yang lebih ramah sosial, lingkungan
dan budaya. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development) dipromosikan sebagai pendekatan baru, meskipun
pendekatan ini tetap belum lepas dari ideologi pembangunan
(developmentalism), di dalam Pembangunan Berkelanjutan itulah
pemberdayaan dihadirkan untuk menggantikan ketergantungan
dan diharapkan mengurangi ketimpangan.
Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria menyamakan Penataan Akses (Access Reform) dengan
Pemberdayaan Masyarakat.
Suhendra (2006) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu
kegiatan yang berkelanjutan, dinamis, strategis untuk melibatkan
seluruh potensi yang ada dalam perubahan. Ife (1995) berpendapat
bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan
dari yang lemah.
Pemberdayaan Masyarakat (community empowerment) dibatasi
sebagai tindakan negara untuk memberikan fasilitasi kepada
masyarakat lokal dalam perencanaan, pengambilan keputusan
dan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya sehingga
mampu mandiri secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara
berkelanjutan (Noor 2011). Sedangkan menurut Chambers
(1995), pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep
pembangunan ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai sosial,
konsep ini merfleksikan paradigma baru dari pembangunan.

BAB III 55
PENATAAN AKSES EKOLOGIS