Page 71 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) membatasi Pemberdayaan
Masyarakat sebagai suatu strategi yang digunakan dalam
pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan
kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Isu pemberdayaan masyarakat dekat dengan pembangunan
masyarakat/komunitas, Widjaja (2003) menjelaskan bahwa
pembangunan masyarakat/komunitas merupakan usaha untuk
meningkatkan kemampuan dan potensi komunitas, sehingga
komunitas/masyarakat dapat menentukan identitas, status
dan martabat untuk hidup dan mengembangkan kemandirian
mereka dalam hal ekonomi, sosial, budaya.
Usman (2004) mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan
masyarakat ialah memampukan dan memandirikan masyarakat
dari kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan, dan keterbelakangan
baik keterbelakangan struktual maupun kultural. Menurut
Sulistiyani (2017), tujuan dari pembangunan masyarakat adalah
untuk membentuk individu dan komunitas yang mandiri,
termasuk dalam bertindak dan mengontrol apapun yang mereka
lakukan. Kemandirian menunjukkan karakteristik yang mampu
berpikir, memutuskan, dan memecahkan masalah mengandalkan
kemampuannya sendiri.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai kaidah-kaidah agar
mencapai tujuannya. Chambers (1995) berpendapat bahwa
pemberdayaan masyarakat mempunyai kaidah-kaidah antara
lain: berpusat ada masyarakat (people-centered); partisipatif
(participatory), mendayakan (empowerment) dan berkelanjutan
(sustainable). Pemberdayaan semestinya berupa proses
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat
posisi tawar masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan penekaan
di sekitarnya (Eko 2002).
Posisi masyarakat bukan lagi objek penerima manfaat (beneficiaries)
yang menggantungkan dirinya pada pemberian pihak luar, baik
negara maupun swasta; melainkan subjek (agent, participant) yang

56 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul