Page 72 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

bertindak mandiri (Cholisin, 2011). Eko (2002) menambahkan,
ketika kemandirian masyarakat diupayakan atau dicapai,
bukan berarti negara dapat mengurangi atau menghilangkan
kewajibannya dalam pelayanan publik; berpartisipasi berarti
masyarakat turut ambil kesempatan dalam proses politik negara
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, antara
lain mengembangkan kemampuan dan potensi; mengontrol
sumberdaya; dan menyelesaikan masalah mandiri.
Idealnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan hingga terlahir
kader pemberdayaan masyarakat yang mampu mempercepat
perubahan (enabler); memerantarai (mediator); mendidik
(educator); merencanakan (planner); memperjuangkan
(advocator); menggerakkan (activist); dan melaksanakan hal-hal
teknis (Permendagri No 7 Tahun 2007, pasal 10). Dalam konteks
Penataan Akses, Petugas Lapangan/Tenaga Pendukung (Field
Staff/FS) semestinya juga dibekali kemampuan yang diatur dalam
Permendgari No 7 Tahun 2007 tentang KPM karena subjek yang
diberdayakan diharapkan menjadi KPM.
Terdapat dua strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat, yaitu
Cholisin (2011):
1) Strategi 1: Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan
Melindungi
Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari tiga sisi, yaitu
pertama menciptakan iklim/kondisi yang memungkinkan
masyarakat berkembang (enabling), dengan asumsi setiap
orang mampu berkembang; kedua memperkuat potensi atau
daya masyarakat (empowering), dengan usaha pokok berupa
peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, dan sumber-
sumber penghidupan lainnya; ketiga melindungi yang
lemah agar tidak semakin lemah, artinya keberpihakan agen
pemberdayaan harus jelas mendahulukan kelompok rentan,
bukan memperkuat yang sudah kuat.

2) Strategi 2: Program Pembangunan Perdesaan
Program Pembangunan Perdesaan terdiri atas empat pilar,
yaitu (1) Pembangunan Pertanian, program ini bertujuan

BAB III 57
PENATAAN AKSES EKOLOGIS