Page 112 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 112
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
pagar tembok yang indah. Bupati atau pegawai tinggi memi-
liki hak pakai tanah dan rumah serta memiliki hak atas ta-
naman yang ada di dalam pekarangan itu. Tanah pekarangan
itu dapat diberikan kepada penggantinya atau pewarisnya
dengan hak pakai. 46
Tanah pekarangan bupati dan pejabat tinggi diwariskan
kepada pewarisnya, meskipun anak turunan mereka tidak
menggantikan kedudukan orang tuanya. Oleh karena itu,
pengganti bupati berikutnya mendiami tanah pekarangan
yang telah dimiliki sendiri. Mereka tidak pindah ke tanah
pekarangan yang didiami keluarga bupati yang lama, karena
harus mengganti kerugian yang mahal.
Tanah pekarangan Patih Danurejo di Kampung Danu-
rejan didiami keluarganya setelah ia tidak menduduki jabatan
sebagai patih. Di sekeliling tanah pekarangan itu terdapat
para indung cangkok, sedangkan keluarga Patih menjadi patuh
yang memiliki hak istimewa terhadap tanah kasultanan itu.
Demikian pula, kyai penghulu di Kauman menempati tanah
pekarangan kasultanan sebagai tanah apanage. Penghulu
landraad di Karangkajen menempati tanah pekarangan kasul-
tanan sebagai tanah lungguh, tetapi pada akhir abad XIX
setelah jabatannya digantikan oleh penghulu berikutnya, ia
bersama pegawai-pegawai masjid menerima tanah peka-
rangan satu kalurahan. Penghulu berkedudukan sebagai
patuh yang memiliki indung cangkok berhak memungut
bayaran dari penghasilan penduduk. 47
46 “Verslag omtrent Stand der hervorming”, no. 1921, Koleksi
ANRI bundel Binnenlandsch Bestuur.
47 Mochammad Tauchid, op.cit., hlm. 146.
93
