Page 117 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

andarbe dan mempunyai surat hak memakai atas tanah yang
dimiliki itu. Hak andarbe itu dianggap sah apabila telah tercatat
dalam daftar pencatatan tanah (buku mengeti siti) yang di
selenggarakan di kantor pendaftaran tanah (kantor mengeti

siti). 57
Sejak pendaftaran tanah dilakukan, para pemiliknya
58
dikenakan pajak verponding. Pajak itu diperlukan untuk
membiayai kehidupan raja, bangsawan, dan abdi dalem yang
melaksanakan pemerintahan kerajaan. Di daerah kuthagara
secara politis dan ekonomis terdapat praktik-praktik eksploi-
tasi tradisional yang dilakukan oleh para raja dan bangsawan
kepada penduduk. Hal ini dapat dipahami sehubungan
dengan adanya penciutan wilayah kuthagara yang menga-
kibatkan krisis ekonomi di istana. Keluarga keraton sangat
memerlukan biaya hidup.
Pajak verponding harus dibayarkan di muka oleh para
penduduk dua kali dalam satu tahun yaitu pada 1 Juni dan 1
November. Apabila penduduk tidak dapat membayar pajak

pada waktu yang telah ditentukan, mereka akan dikenai
denda sebesar f.5,- setiap nilai pajak f.100,-. Besarnya pajak
dan denda ditetapkan oleh patih dan residen Yogyakarta,
serta komisi yang beranggotakan tiga orang. Dalam mene-
tapkan pajak, komisi memperoleh keterangan dari para
priyayi dan pejabat-pejabat kasultanan yang di sampaikan
kepada residen Yogyakarta untuk menetapkan besarnya

57 Kalawarti “Ekonomi”, Majalah Ekonomi Kepatihan Yogya-
karta, no. 3, tahun V, 1952, hlm. 20.
58 Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta, no. 24, tahun 1925.

98