Page 107 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 107

Nur Aini Setiawati

            di atas pekarangan dengan membeli secara opstal atas perse-
            tujuan kawedanan dan diberi akte yang diakui, tidak diwa-
            jibkan membayar kerugian atas tanem tuwuh dan rumah yang
            ditempati. Demikian pula, untuk pekarangan yang sudah

            didiami oleh orang-orang Tionghoa dan Eropa, mereka juga
            tidak dapat diusir dari rumah yang ditempati itu.

            e. Tanah Kasentanan

                Tanah kasentanan merupakan tanah milik sultan yang
            telah diberikan kepada keluarga raja (para pangeran) yang
            memiliki jabatan di bidang pemerintahan atau ketentaraan.
            Di sekeliling rumah sentana, terdapat pekarangan yang dihuni

            oleh penduduk yang memiliki luas rata-rata 50m2. Penduduk
            yang bertempat tinggal di tempat ini diwajibkan membayar
            pajak kepada keluarga raja (patuh cangkok) yang mendiami
            tanah kasentanan itu serta menjalankan kewajiban-kewajiban
            yang diperintahkannya.
                Para pengeran yang diberi rumah serta tanah yang cukup
            luas adalah mereka yang telah menikah. Akan tetapi, status
            tanah yang diberikan kepada para pangeran itu hanya berupa
            hak pakai, sedangkan tanah masih tetap milik sultan. Oleh
            karena itu, para pangeran dan puteri sultan hanya memiliki
            hak untuk menempati tanah kasultanan dan tidak dapat men-
            jual tanah itu, meskipun mereka dapat mewariskan tanahnya
                                                              42
            kepada keturunannya hingga derajat kedua (cucunya).  Tu-
            runan di bawahnya (buyut dan seterusnya) dapat juga tinggal




                42  Rijksblad Kasultanan 1926, no.1, Bab. 4.

            88
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112