Page 24 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 24

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

               Paku Alam) di dalam Kota Yogyakarta dan Kabupaten
               Adikarto di Kulonprogo yang meliputi distrik Galur,
                                                         8
               Tawangarjo, Tawangsoko, dan Tawangkarto.  Pada dasar-
               nya dibentuknya Kadipaten Paku Alaman oleh Pemerintah

               Inggris merupakan counter balance bagi kekuasaan sultan. 9
                   Setelah perang Diponegoro berakhir, pada 1830, wilayah
               Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dipertegas
               oleh Belanda melalui Perjanjian Klaten pada 27 September
               1830 yang ditandatangani Sunan Paku Buwana VII pada 1
               Oktober 1830 dan Sri Sultan Hamengku Buwana V pada 24
               Oktober 1830. Berdasarkan perjanjian itu, wilayah Yogya-
               karta meliputi Mataram serta Gunungkidul dan wilayah
               Surakarta meliputi Pajang dan Sokowati. Batas yang diten-
               tukan antara kedua wilayah itu adalah jalan di Prambanan
               membujur ke utara sampai ke Gunung Merapi dan ke selatan
               sampai ke Gunungkidul di kaki gunung sebelah utara. Kecuali
               itu Sunan masih berhak memiliki juga tanah makam di Imogiri
               dan Kotagede beserta tanah 500 karya di sekitar makam

               Imogiri dan Kotagede. Demikian pula, sultan masih memiliki
               hak atas tanah makam Seselo beserta tanah seluas 12 jung di
               sekitarnya. Kasultanan Yogyakarta itu menjadi permanen
               hingga Sultan Hamengku Buwana IX. 10


                   8  Soedarisman Poerwokoesoemo,  Kadipaten Pakualaman
               (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 148-151
                   9  Vincent J.H Houben,  Kraton and Kumpeni: Surakarta and
               Yogyakarta 1830-1870 (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 73.
                   10  P.J Suwarno,  Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi
               Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis (Yogya-
               karta: Kanisius, 1994), hlm. 53

                                                                    5
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29