Page 26 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

kan adanya dua unsur. Hal ini terlihat dari adanya sistem
pembagian wilayah pusat-pinggiran yang ada pada pemba-
gian wilayah Kota Yogyakarta. Sistem pembagian wilayah
berkaitan dengan struktur birokrasi Mataram yang didasar-

kan atas konsep kewilayahan negara dengan pusat keraton
dan berkembang meluas ke wilayah luar. Wilayah Kota Yog-
yakarta pada waktu itu adalah Kutagara atau Kutanegara,
Negara Agung, Mancanegara, dan daerah Pesisiran.
Selain hak untuk menetapkan batas-batas luas daerah
kekuasaannya, sultan memiliki hak untuk mengatur kepe-
milikan tanah sesuai dengan hukum adat. Pada mulanya
tanah Kasultanan di wilayah Yogyakarta diatur menurut
Domein Verklaring Rijksblad Kasultanan 1918 No. 16. jo 1925
No. 23 yang menyatakan bahwa tanah menjadi hak milik
14
sultan. Akan tetapi, dalam perkembangannya tanah itu ada
yang diberikan kepada pihak pemerintah Hindia Belanda,
kepada perorangan bangsa Belanda dan Tionghoa. Pada
waktu diadakan reorganisasi hukum, tanah diberikan sebagai

hak milik (bezutsrecht) kepada perorangan yang bertempat
tinggal di Kota Yogyakarta dan kalurahan di luar ibukota. 15
Perubahan status pemilikan tanah di Yogyakarta itu disebut
dengan reorganisasi tanah. 16
Pada waktu dilaksanakan reorganisasi tanah oleh Sul-

14 Rijksblad Van Sultanaat Djogjakarta, No. 16 tahun 1918.
15 K.P.H. Notoyudo, “Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta”
(Yogyakarta: 1975), hlm. 4
16 C.CH. Van Den Haspel, Overwicht in Overleg: Hervormingen
van Justice grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-
1930) (Leiden: KITLV, 1985), hlm. 183-210.

7