Page 30 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum orang pribumi
baik yang menyangkut perkara pidana maupun perdata. 20
Pada tahun 1917 pemerintah kasultanan masih melangsung-
kan lembaga pengadilan Bale-Mangu untuk mengadili per-

kara-perkara tanah. Pengadilan ini merupakan pengadilan
administratif perkara tanah antara patih dan lurah dengan
penduduk. Di samping itu, sultan masih mempunyai keku-
asaan mengadili perkara keluarga sedarah. Dengan demikian,
sultan memiliki kekuasaan mengadakan dua macam penga-
dilan yaitu Pengadilan Keraton Darah Dalem untuk menanga-
ni perkara warga yang masih memiliki kedekatan darah
dengan keraton dan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem yang
mengadilan perkara-perkara yang sama terhadap keluarga
sedarah turunan ketiga dan keempat. Akan tetapi, dengan
adanya pranatan dalam Rijksblad 1927 No. 35, kedua penga-
dilan itu dijadikan satu dengan diberi nama Pengadilan Kera-
ton Darah Dalem yang tempat bersidangnya di Sri Manganti.
Pengadilan itu dibentuk karena semakin kompleksnya perma-

salahan-permasalahan dalam masyarakat termasuk perma-
salahan mengenai tanah Kasultanan. 21
Masalah besar yang dihadapi pengadilan Lanraad dan
pengadilan Keraton Darah Dalem adalah bagaimana menyele-
saikan sengketa tanah yang terjadi pada para bangsawan,
kerabat keraton, dan orang pribumi di wilayah Yogyakarta.
Sengketa tanah itu meliputi masalah warisan, persewaan, hi-

20 Staadsblad Van Nederlandsch Indie, tahun 1909, No. 320.
21 K.R.T Notoyoeda, :Sekedar Gambaran mengenai Pengadilan
di Jogjakarta’ (tanpa penerbit)

11