Page 31 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

bah, jual-beli, dan sebagainya. Semua permasalahan itu akan
penulis coba jelaskan dalam penelitian ini.
Di samping beberapa permasalahan yang telah dipa-
parkan di muka, dalam penelitian ini juga akan dijelaskan,

mengapa sengketa tanah terjadi. Permasalahan lainnya yang
perlu diperhatikan adalah pemberian tanah kasultanan dalam
bentuk hak milik pada orang nonpribumi. Apakah kasultanan
dapat memberikan hak atas tanah pada orang-orang nonpri-
bumi? Dalam hal ini, hukum tanah adat atau hukum tanah
Barat yang berlaku. Apabila hukum tanah Barat yang berlaku,
bagaimanakah Kasultanan dapat memberikan hak tanah itu?
Permasalahan-permasalahan seperti itu penting untuk dicari
jawabannya.
Tulisan ini mengambil lingkup spasial Kota Yogyakarta
karena Yogyakarta merupakan daerah Vorstenlanden yang
memiliki keistimewaan tersendiri. Sultan yang mempunyai
kekuasaan di wilayahnya menguasai tanah dan pengguna-
annya. Usaha Pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat
pribumi serta bangsa Timur Asing untuk memperoleh lahan
merupakan penelitian yang menarik. Disamping itu, per-
kembangan Kota Yogyakarta yang pesat menimbulkan
kompleksitas permasalahan tanah. Sengketa tanah muncul
antara keluarga keraton dengan masyarakat, antara para ahli
waris sultan dan lembaga yang memakai tanah kasultanan,
serta antara keraton dengan usahawan. Perkembangan pe-
manfaatan tanah baik sebagai pemukiman masyarakat Eropa,
kantor-kantor pemerintah, pasar, rumah penduduk, dan seba-

gainya mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan
tanah di Yogyakarta. Kasus seperti ini merupakan kasus yang

12