Page 39 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 39
LANDASAN KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI
pada Undang-Undang Darurat Perang. 38
Praktik perekonomian seperti itu didukung pula oleh
aturan tingkat upah yang rendah, baik di sektor manufak-
perkebunan. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah
secara nasional dan berlaku di setiap sektor usaha. Pada
1958 misalnya, tingkat upah minimum itu ditetapkan
berkisar antara Rp5,30 pada sektor perkebunan dan per-
tanian, dan Rp14,16 pada sektor pengangkutan. 39 Meski-
pun demikian, dalam praktik tetap terjadi usaha untuk
terus menekan tingkat upah minimum yang sudah sangat
rendah untuk ukuran masa itu.
Dalam sektor perkebunan misalnya, usaha menekan
tingkat upah itu dilakukan dengan penerapan ploeg-sys-
tem dalam organisasi produksi. Sistem ini mengatur jad-
wal kerja sehingga jumlah hari kerja masing-masing bu-
ruh berkurang setiap bulannya hingga mencapai sekitar
15 hari saja. Dengan demikian, perusahaan dapat mene-
kan tingkat upah yang harus dibayarkan setiap bulannya.
Di samping itu, pengusaha perkebunan menambahkan
kerja wajib di samping tugas pokok seperti membersih-
kan pohon karet, menambah luas tanah, menyiangi rum-
put dan lainnya tanpa dimasukan dalam perhitungan
upah yang harus diterima oleh buruh. 40
Persoalan rendahnya tingkat upah ini memang bukan
sekadar ditentukan oleh faktor subyektif semata seperti
yang ditunjukkan di atas, melainkan juga ditentukan oleh
38. Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. Risalah Perundangan
1951. Djilid X, hal. 4323.
39. Ibid. hal. 245.
40. Sudadi, “Tjara-tjara perkebunan Asing merobah ketentuan kerdja dan
sistem Upah” dalam Warta Sarbupri, No. 1, Th. VI, Akhir Djanuari 1955.
hal. 12-13.
33
