Page 45 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

PEMERINTAHAN REPUBLIK DAN MASALAH AGRARIA

yang dimiliki oleh para pemimpin menjadi faktor penting
yang mewarnai perkembangan organisasi tani.
Tidaklah terlalu mengherankan apabila kemudian
pada tahun yang sama, para pemimpin PNI di Jawa
Tengah mulai membangun basis organisasi tani sendiri
dan memisahkan diri dari BTI. Dalam kongres pertama
mereka tahun 1950, disepakatilah terbentuknya PETANI
(Persatuan Tani Nasional Indonesia) sebagai basis peng-
organisasian massa tani sesuai dengan orientasi politik
yang mereka miliki.
Sejak saat itu, boleh dikatakan terdapat beragam
organisasi massa tani yang masing-masing memiliki
orientasi politiknya sendiri. Namun, sekali lagi perlu
ditekankan, sepanjang periode awal 1950-an, perbedaan
orientasi politik tidak menyebabkan organisasi-organi-
sasi ini saling berbeda dalam mengurus masalah-masalah
yang dihadapi oleh kaum tani yang mereka wakili.
Hal ini terbukti setelah pengakauan kedaulatan RI
tahun 1949. Pada 22 dan 23 November 1949, ketiga
organisasi tersebut, yaitu BTI, STII, dan PETANI meng-
adakan Kongres Besar Petani Indonesia guna merumus-
kan penyelesaian pendudukan tanah perkebunan akibat
ditandatanganinya kerjasama antara pemerintah RI de-
ngan kekuatan modal asing Belanda di perkebunan. Hasil
kongres tersebut menyarankan suatu kerjasama antara
pemerintah dan organisasi tani dalam menyelesaikan
masalah itu dan rancangan tentang pembentukan ko-
perasi bagi petani miskin dan buruh tani di pedesaan.
Perkembangan lain yang terjadi pada periode yang
sama adalah lahirnya dua organisasi massa tani yang
baru. Pertama, Rukun Tani Indonesia (RTI). Kedua, Ge-
rakan Tani Indonesia (GTI). Berdirinya RTI erat kaitan-

39