Page 49 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

PEMERINTAHAN REPUBLIK DAN MASALAH AGRARIA

praktiknya di lapangan, orientasi politik dan ideologi itu
harus dapat diterjemahkan dalam bentuk yang konkret.
Hal ini tidak berarti orientasi politik dan ideologi
tidak penting bagi masing-masing organisasi massa tani.
Orientasi seperti itu memberikan suatu pedoman bagi
langkah kerja dan analisa terhadap masalah-masalah
yang dihadapi. Lihat misalnya bentuk analisa yang di-
keluarkan BTI dalam pengorganisasian yang mereka
lakukan berdasarkan hasil kongres 1962:

… [T]erjadinya pengusiran kaum tani jang men-
duduki tanah-tanah perkebunan terjadinya de-
ngan mentraktor tanaman kaum tani dengan
tuduhan melakukan demonstrasi liar, melawan
alat kekuasaan Negara. Tuntutan yang dilontar-
kan oleh kaum tani yang diwakili oleh BTI adalah
pergantian yang layak seperti ganti tanah garap-
an, kerugian tanaman dan dibantu pemindahan-
nya…
Masalah lainja adalah sewa tanah perkebun-
an; Berdasarkan UU No. 38/1960 dinjatakan
bahwa djatah sawah jang disewakan oleh suatu
desa kepada pabrik gula ditetapkan berdasarkan
hasil musjawarah antara Bupati, pengusaha
perkebunan gula dan wakil tani tingkat kabupa-
ten. Keluhan kaum tani adalah masalah djumlah
sewa dan jumlah uang sewa ‘dimana terjadi sewa
paksa tanah-tanah petani dengan sewa jang rata-
rata hanja 1/3 dari nilai hasil tanahnya apabila ia
menggarapnya sendiri, dan bahkan lebih rendah
dari sewa tanah jang biasa yang berlaku di desa
di antara para petani sendiri …

43