Page 159 - Prosiding Agraria

QUO VADIS GTRA:

UPAYA SISTEMATIS PENDEFINISIAN LAYANAN
PERTANAHAN TERINTEGRASI

Deden Dani Saleh, Novita Dian Lestari, Azka Auliaputri Salsabila
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
*corresponding author: dedendanisaleh@stpn.ac.id

Abstract: It has been almost 5 years since Indonesia’s land services have had integrated services. However,
until now, there has been no clear definition of this integration. Through a qualitative journey, this study
conducted in-depth interviews with 10 sources and observations at one GTRA activity. After analyzing using
a multidimensional framework approach, this study concludes that the GTRA organization is still at a level of
cooperation and coordination that tends to be more formal. In addition, this research found a new dimension
that influences organizational performance, namely the personal dimension.
Keywords: GTRA, Service integration, dimension

Intisari: Sudah hampir 5 tahun pertanahan Indonesia memiliki layanan terpadu. Akan tetapi, hingga saat
ini belum ada pendefinisian yang jelas tentang keterpaduannya tersebut. Melalui perjalanan kualitatif, studi
ini melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah 10 narasumber serta observasi di satu kegiatan GTRA.
Setelah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja multidimensi, studi ini menyimpulkan
bahwa organisasi GTRA masih berada pada level kerjasama dan koordinasi yang sudah lebih cenderung formal.
Di samping itu, penelitian ini menemukan dimensi baru yang berpengaruh kepada kinerja organisasi, yakni
dimensi personal.

Kata Kunci: GTRA, level integrasi, dimensi

A. Pendahuluan
Sejak tahun 2018 sektor pertanahan Indonesia berinisiatif memberikan layanan secara

terpadu. Layanan integratif itu berada pada organisasi yang bernama Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA). Sebagaimana Perpres Nomor 63 Tahun 2023 GTRA adalah organisasi yang
beranggotakan institusi-institusi di satu wilayah yang bertugas melakukan perencanaan,
pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan reforma agraria (RA). Agar RA semakin berhasil,

maka integrasi pelayanan yang sudah ada dimasing-masing anggota GTRA sangat diperlukan.
Sebagai bagian dari keberhasilan implementasi kebijakan, membicarakan

pengorganisasian layanan integratif (service integration/SI) sangatlah penting. Di Selandia
Baru, gerak langkah bersama institusi-institusi implementor telah membuat segala persoalan
besar mampu diselesaikan dan karena segenap sumber daya terbaik yang dimiliki masing-

masing institusi dikerahkan, pemerintah telah menghasilkan pelayanan terbaik kepada