Page 162 - Prosiding Agraria

Quo Vadis GTRA: 147
Upaya Sistematis Pendefinisian Layanan Pertanahan Terintegrasi

C. Kerja Sama dan Koordinasi
Studi ini melihat GTRA sebagai suatu layanan yang terintegrasi (Service integration/SI).

Untuk mendefinisikan inisiatif layanan tersebut Ellen Konrad menawarkan kerangka kerja
multidimensi. Dalam pandangannya sebuah pelayanan terintegrasi diibaratkan sebagai dua
buah titik kontinum dari tingkat informal di satu titik dan level formal di titik seberangnya.
Dalam rentang itu terdapat lima level integrasi, yakni: pertukaran informasi, kerja sama

dan koordinasi, kolaborasi, konsolidasi, dan integrasi (Konrad, 1996). Karena tulisan ini
memandang organisasi GTRA berada di level kerja sama dan koordinasi, pembahasan berikut
difokuskan kepada seluk beluk koordinasi.

Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan
adalah keberadaan organisasi yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan (delivery

system) kebijakan kepada masyarakat (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Pada beberapa aspek
GTRA dapat dianggap memiliki kapasitas untuk menyampaikan kebijakan secara efektif.
GTRA dapat dikatakan sebagai respon pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat yang
semakin beragam. GTRA adalah wujud pengakomodasian berbagai kepentingan yang tertaut

dengan sektor pertanahan. Secara organisatoris, GTRA belum menunjukkan diri sebagai
sebuah organisasi yang memiliki kapabilitas mapan yang anggotanya memiliki posisi setara.

Sebagaimana buku Petunjuk Pelaksanaan Struktur Gugus Tugas Reforma Agraria tahun
2023, struktur organisasi GTRA di level kabupaten/kota adalah struktur pelaksana harian
yang terdiri dari: Ketua (kepala kantor pertanahan); Koordinator Sekretariat (Kasi Penataan

dan Pemberdayaan); Satgas Penataan Aset; Satgas Penyelesaian Sengketa, Konfik, dan Tanah
Transmigrasi; Satgas Penataan Akses; dan Tenaga-tenaga Pendukung GTRA. Dalam struktur
ini terdapat garis dan garis putus-putus. Akan tetapi tidak dijelaskan makna garis ini. Dalam
praktik, tugas-tugas GTRA ini hampir seluruhnya dilakukan oleh kepala seksi penataan dan

pemberdayaan dan staf, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang menuntut keahlian spesifik.

Meskipun memiliki kesamaan makna, definisi koordinasi dikatakan secara berlainan.
Malone dan Crowston (1994) dan Berntzen (2023) mengatakan bahwa koordinasi adalah
proses mengelola ketergantungan. Lalu, Santos, Zen dan Bittencourt (2022) mengilustrasikan
koordinasi sebagai upaya orkestrasi untuk penyelarasan motivasi dan aktivitas aktor. Sementara,
B. Guy Peters (2018) mengatakan bahwa koordinasi adalah upaya mempertimbangkan

keputusan yang dibuat di tempat lain agar tidak terjadi konflik seraya memikirkan solusi yang
menguntungkan semua organisasi yang terlibat. Bagi Ellen Konrad kerja sama dan koordinasi
terjadi jika entitas didalammnya berkerja sama mengubah prosedur atau struktur untuk

keberhasilan sebuah program. Dari pendefinisian koordinasi tersebut tersirat bahwa untuk
dapat berkoordinasi Setidaknya haru ada lebih dari satu entitas.

Koordinasi adalah proses penting dalam organisasi atau pemerintahan yang melibatkan
penyelarasan berbagai kegiatan atau unsur untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama
koordinasi adalah menciptakan efektivitas organisasi, mencegah konflik, dan memelihara