Page 166 - Prosiding Agraria
P. 166

Quo Vadis GTRA:   151
                                                           Upaya Sistematis Pendefinisian Layanan Pertanahan Terintegrasi

             Dimensi Beneficiaries
                  Dalam konteks tulisan ini, “target population” mengacu pada kelompok orang yang menjadi

             fokus GTRA. Ini adalah kelompok yang akan menerima manfaat dari layanan yang disediakan
             melalui GTRA. Biasanya, target population ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti
             kebutuhan layanan, karakteristik demografis, atau masalah sosial yang dihadapi. Berkaitan
             dengan hal ini, cara kerja GTRA masih berjalan sendiri-sendiri. Misalnya: dinas pertanian

             akan memberdayakan masyarakat di desa A, dinas koperasi akan memberdayakan warga di
             desa B, dinas perdagangan akan memberdayakan warga desa C, dan kantor pertanahan akan
             menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa D. Setidaknya di satu kabupaten ini
             cakupan layanan pemberdayaan menjadi lebih luas, setidaknya bertambah satu lokasi. Akan

             tetapi, dari segi efektivitas, pemberdayaan yang dilakukan oleh kantor pertanahan menjadi
             kurang. Ketika saatnya pendampingan, target populasi pemberdayaan yang dilakukan oleh
             kantor pertanahan menunggun giliran karena dinas yang biasanya melakukan pemberdayaan
             masih melakukan pemberdayaan di desa binaan mereka. Di Kabupaten Sragen, Desa Bagor

             tadi, akan mendapatkan giliran penyuluhan atau berbagai kegiatan pemberdayaan setidak di
             tahun ketiga setelah terdata.


             Dimensi Tujuan

                  “Goals”  dalam konsepsi  kerangka kerja multidimensi merujuk  pada hasil  yang ingin
             dicapai melalui inisiatif integrasi. Sebagaimana Perpres No. 62 Tahun 2023 tujuan dibentuknya
             GTRA adalah untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan TORA, redistribusi tanah,

             legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan ekonomi subyek
             RA.  Tujuan  ini  sejalan dengan  visi dan  misi  pemerintah daerah.  Contoh:  Visi dan  Misi
             Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Temanggung
             tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

             Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.
             Visi  pemerintah  Kabupaten  yaitu  Mewujudkan  Masyarakat  Temanggung  yang  Tentrem,
             Marem, Gandem. Penjabaran visi tersebut antara lain: (1) Tentrem: terwujudnya kehidupan
             masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan

             suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati
             antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (2) Marem:
             terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata; dan (3)
             Gandem: masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi,  inovatif  dan kreatif,

             mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional maupun global.
             Visi di atas diwujudkan melalui beberapa misi yaitu: (1) Mewujudkan sumber daya manusia
             yang  berkualitas,  berkarakter,  dan  berdaya;  (2)  Mewujudkan  pemberdayaan  ekonomi
             kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; dan (3) Mewujudkan

             tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171