Page 167 - Prosiding Agraria

152 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan pencapaian hasil yang lebih efektif dan efisien
dalam penyediaan layanan kepada masyarakat melalui kerjasama antar berbagai program
dan layanan. Inisiatif layanan integratif bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih

terkoordinasi dan terintegrasi dalam menyediakan layanan, sehingga dapat meningkatkan
kualitas dan akses layanan bagi individu dan keluarga yang membutuhkannya. Sebagaimana
contoh pada sub bagian sebelumnya, tujuan ini menurut pandangan penulis belum tercapai.

Dimensi Program Kebijakan

Dimensi program kebijakan dalam konsepsi kerangka kerja multidimensi merujuk pada
pedoman atau prinsip yang mengarahkan keputusan dan mencapai hasil yang rasional dalam

inisiatif integrasi layanan. Kebijakan sering kali menetapkan kerangka kerja untuk bagaimana
program harus dijalankan dan bagaimana sumber daya harus dialokasikan. Program adalah
inisiatif atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks
integrasi layanan, program bisa menjadi serangkaian layanan yang disediakan kepada
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendekatan

yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Legislation (Perundang-undangan) merujuk
pada hukum atau peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Perundang-undangan dapat
memberikan wewenang, kerangka kerja, dan dukungan hukum untuk implementasi inisiatif

integrasi layanan. Secara keseluruhan, dalam konteks integrasi layanan manusia, ketiga
istilah ini berperan dalam menciptakan, mendukung, dan mengatur cara layanan disediakan
dan diintegrasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

Contoh kegiatan yang dilakukan oleh GTRA terutama dalam hal ini kantor pertanahan
(misalnya: Kabupaten Sragen) sudah menunjukkan adanya serangkaian layanan yang lebih

terkoordinasi dan terintegrasi. Bahkan upaya-upaya untuk mengarah kepada relasi yang
integratif juga sudah dilakukan. Contoh: di Kabupaten Temanggung, untuk menjamin
efektivitas dan efisiensi kegiatan GTRA, mereka sepakat membuat Memorandum of
Understanding (MOU) yang berisi pernyataan ‘siapa melakukan apa’. Aturan main yang
didokumentasikan merupakan langkah lebih maju dalam satu relasi integratif. Ia berada pada

level kolaborasi. Meskipun dalam praktik sehari-hari, relasi integratif di temanggun masih
berada pada level kerja sama dan koordinasi, langkah untuk menuju formalisasi layanan
integratif adalah hal yang positif.

Dimensi Kepemerintahan dan Kewenangan
Dimensi “governance” dan “authority” merujuk pada struktur dan strategi yang digunakan
untuk mengkoordinasikan layanan. Tulisan ini memahaminya sebagai struktur organisasi

GTRA. Untuk hal ini ATR/BPN sudah membuat langkah maju juga. Dalam petunjuk
pelaksanaan GTRA 2024 sudah disuratkan tentang struktur organisasi GTRA hingga tingkat
kabupaten/kota. Dalam struktur tersebut sudah tergambar kewenangan-kewenangan yang